Simanjuntak, Desman (1287038) (2017) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewajiban Pengembang Untuk Memberikan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dikaitkan Dengan Asas Good Corporate Governance (Gcg). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1287038_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (336Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1287038_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (138Kb) |
|
|
Text
1287038_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (145Kb) | Preview |
|
|
Text
1287038_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (176Kb) |
|
|
Text
1287038_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (232Kb) |
|
|
Text
1287038_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (130Kb) |
|
|
Text
1287038_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (59Kb) | Preview |
|
|
Text
1287038_Cover.pdf - Accepted Version Download (212Kb) | Preview |
|
|
Text
1287038_References.pdf - Accepted Version Download (92Kb) | Preview |
Abstract
Dewasa ini, untuk mendapatkan lahan untuk bertempat tinggal khususnya di daerah perkotaan di Indonesia sangatlah sulit, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin memiliki atau bertempat tinggal di daerah kota-kota besar yang terdapat di Indonesia, contohnya seperti di daerah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya, oleh karenanya Rumah Susun berfungsi sebagai tempat tinggal alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk ditinggali. Permasalahannya, tidak semua kalangan masyarakat dapat memiliki Rumah Susun. Hal ini dikarenakan harga untuk sebuah unit Rumah Susun terbilang mahal sehingga sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilikinya. Oleh sebab itu, di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun khususnya pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa pengembang Rumah Susun Komersil harus memberikan hak sebesar 20% untuk mendirikan suatu Rumah Susun Umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun pada praktiknya Pengembang tidak mematuhi peraturan tersebut, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menerapkan peraturan tersebut secara tegas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu antara lain dengan menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik niaga di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, buku-buku literatur tentang hukum, dan majalah serta media massa. Penelitian ini membuktikan bahwa masih banyak pengembang Rumah Susun yang tidak mematuhi Undang-undang Rumah Susun khususnya pasal 16 ayat (2) Undang-undang Rumah Susun serta tiadanya peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menegakkan peraturan tersebut sehingga masih terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam kepemilikan Rumah Susun.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | rumah susun, kesenjangan sosial |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 06 Sep 2017 08:41 |
| Last Modified: | 06 Sep 2017 08:41 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23068 |
Actions (login required)
 |
View Item |
