Negara, Gabriel Atma (1387068) (2017) Tinjauan Yuridis Ketentuan KTP Seusai Domilsili Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor di Dealer Dikaitkan Dengan Hak Membeli Masyarakat. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387068_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (213Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387068_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (31Mb) |
|
|
Text
1387068_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (480Kb) | Preview |
|
|
Text
1387068_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (498Kb) |
|
|
Text
1387068_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (504Kb) |
|
|
Text
1387068_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (273Kb) |
|
|
Text
1387068_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (133Kb) | Preview |
|
|
Text
1387068_Cover.pdf - Accepted Version Download (315Kb) | Preview |
|
|
Text
1387068_References.pdf - Accepted Version Download (319Kb) | Preview |
Abstract
Jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian tersebut salah satunya dapat dilihat dalam jual beli kendaraan bermotor dengan perbedaan domisili yang menyebabkan hilangnya hak-hak membeli masyarakat. Padahal dengan adanya syarat teknis yang diajukan oleh dealer berupa KTP yang sesuai dengan domisili, menyebabkan fungsi E-KTP tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Jenis pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan metode ini, tujuan yang dicapai adalah menengkaji konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau dengan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau dengan regulasi dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seharusnya salah satuju tujuan dari E-KTP yaitu mempermudah dalam pelayanan publik. Namun demikian Peraturan yang lebih tinggi yang dimaksud dalam hal ini yaitu berupa E-KTP berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006. Sedangkan peraturan yang lebih rendah dalam hal ini yaitu berupa Peraturan Pemerintah Daerah. Seharusnya Undang-Undang Undang-Undang No 23 Tahun 2006 menjadi pedoman dalam kegiatan jual beli kendaraan bermotor khususnya terkait dengan syarat-syarat administrasi yang diajukan oleh dealer. Sehingga kendala yang bersifat teknis tidak menjadi penghambat yang menyebabkan hilangnya hak membeli masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Jual Beli Kendaraan Bermotor, Domisili, Hak Membeli Masyarakat, dan E-KTP. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 05 Sep 2017 03:47 |
| Last Modified: | 05 Sep 2017 03:47 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22981 |
Actions (login required)
 |
View Item |
