Tinjauan Yuridis Hubungan Kontraktual antara Konsumen, Developer dan Bank Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Tidak Dapat Melaksanakan Akta Jual Beli atas Satuan Rumah Susun karena Adanya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Developer terhadap Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tambunan, Dina Pinkan (1287049) (2016) Tinjauan Yuridis Hubungan Kontraktual antara Konsumen, Developer dan Bank Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Tidak Dapat Melaksanakan Akta Jual Beli atas Satuan Rumah Susun karena Adanya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Developer terhadap Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha .

[img]
Preview
Text
1287049_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (432Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1287049_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (489Kb) | Preview
[img] Text
1287049_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (662Kb)
[img] Text
1287049_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (491Kb)
[img] Text
1287049_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (366Kb)
[img]
Preview
Text
1287049_Cover.pdf - Accepted Version

Download (151Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1287049_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (126Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1287049_References.pdf - Accepted Version

Download (244Kb) | Preview

Abstract

Pembangunan rumah susun menjadi salah satu cara yang tepat di dalam memecahkan masalah kebutuhan perumahan di daerah perkotaan yang padat penduduk. Masyarakat yang membeli satuan rumah susun yang dikelola oleh developer akan memperoleh Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun melalui berbagai tahapan dalam proses jual beli. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai status hak yang didaftarkan, kepastian mengenai subyek hak dan obyek hak yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya pembeli satuan rumah susun tidak memperoleh Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena tidak dapat melaksanakan Akta Jual Beli meskipun harga jual belinya telah dilunasi. Hal tersebut terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh developer terhadap Bank, karena developer tidak dapat melunasi pinjamannya kepada Bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori dan undang-undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak dapat melaksanakan Akta Jual Beli atas satuan rumah susun karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh developer terhadap Bank. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara (interview). Teknik analisis terhadap data yang ada adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa developer untuk menambah modal kerjanya mengajukan permohonan kredit ke Bank, maka terdapat hubungan kontraktual antara developer dan pihak Bank yang dituangkan dalam perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi sebagai perjanjian pokok dan APHT sebagai perjanjian assesor (accessoir). Developer sebagai debitur bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya kepada Bank sebagai kreditur sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi. Apabila developer wanprestasi maka Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atas nama developer yang merupakan sertipikat induk yang dijaminkan oleh developer masih berada dalam penguasaan Bank sehingga tidak dapat dilaksanakan AJB yang mengakibatkan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atas nama developer tidak dapat dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atas nama pembeli. Pembeli satuan rumah susun membutuhkan perlindungan hukum berdasarkan UUPK. Oleh karena itu developer sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian kepada pembeli satuan rumah susun sebagai konsumen dengan mengembalikan sejumlah uang yang sudah diberikan pada saat pembayaran satuan rumah susun. Penyelesaian sengketa antara developer dan konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan maupun lembaga di luar pengadilan. Penulis menyarankan agar pemerintah mengawasi Bank yang akan memberikan pinjaman kredit kepada developer dan memberikan sanksi kepada developer yang wanprestasi dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, developer sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen, dan konsumen yang akan membeli satuan rumah susun lebih teliti dan harus memahami dalam membaca isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan mendengarkan informasi yang diberikan oleh developer, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: perlindungan hukum, jual beli satuan rumah susun, wanprestasi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 07 Dec 2016 04:31
Last Modified: 07 Dec 2016 08:15
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/21274

Actions (login required)

View Item View Item