Legal Memorandum atas Kasus Peralihan Hak Atas Tanah Terkait dengan Keberadaan Nominee Agreement yang Mendahului Peralihan Hak Atas Tanah

Sirait, Erni Mawati (1287065) (2016) Legal Memorandum atas Kasus Peralihan Hak Atas Tanah Terkait dengan Keberadaan Nominee Agreement yang Mendahului Peralihan Hak Atas Tanah. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1287065_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (81Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1287065_Chapter1 .pdf - Accepted Version

Download (108Kb) | Preview
[img] Text
1287065_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (39Kb)
[img] Text
1287065_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (246Kb)
[img] Text
1287065_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (95Kb)
[img]
Preview
Text
1287065_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (45Kb) | Preview
[img] Text
1287065_Cover.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (5Mb)
[img]
Preview
Text
1287065_References.pdf - Accepted Version

Download (83Kb) | Preview

Abstract

Pengaturan hukum tentang tanah secara umum di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria pemilikan tanah dengan titel hak milik hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Pokok Agraria telah menutup kemungkinan bagi Warga Negara Asing untuk mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Hal ini menyebabkan Warga Negara Asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia meminjam nama Warga Negara Indonesia untuk pencantuman nama di sertipikat hak atas tanah melalui nominee agreement. Masalah hukum yang timbul dari kasus yang diteliti oleh penulis adalah apakah Nyonya C dan D masih perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan terkait terdapatnya ahli waris dibawah umur dalam pengalihan objek waris kepada pihak lain dan jenis peralihan hak atas tanah apakah yang direkomendasikan dalam kasus tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Nyonya C, adalah mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Wali dalam mengalihkan objek waris kepada Nyonya B melalui hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasak 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Hak Milik atas Tanah dan Peralihannya, Nominee Agreement, Penetapan Pengadilan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 04 Apr 2016 09:01
Last Modified: 04 Apr 2016 09:01
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/19727

Actions (login required)

View Item View Item