Sianturi, Putri Julianti Utami (0951320) (2013) Prosedur Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji PNS pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
0951320_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (48Kb) | Preview |
|
|
Text
0951320_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (253Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
0951320_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (162Kb) |
|
|
Text
0951320_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (75Kb) |
|
|
Text
0951320_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (126Kb) |
|
|
Text
0951320_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (33Kb) | Preview |
|
|
Text
0951320_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (365Kb) |
|
|
Text
0951320_References.pdf - Accepted Version Download (33Kb) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengenaan tarif dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, apakah DPPKAD Kabupaten Karawang melakukan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 21 atas gaji PNS pada DPPKAD Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analitis dimulai dari pengumpulan data melalui wawancara, serta menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui tinjauan dan kajian literatur, serta sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pengenaan tarif seluruh komponen penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pengenaan tarif pada Iuran THT, kesalahan atas penerapan tarif Iuran THT membuat penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS menjadi keliru dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh masing-masing PNS ke KPP Pratama Kabupaten Karawang, permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji PNS di DPPKAD Kabupaten Karawang adalah kurangnya pengetahuan para PNS atas peraturan perpajakan, khususnya PPh Pasal 21.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS, Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > 51 Accounting Department |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 15 Oct 2014 10:28 |
| Last Modified: | 15 Oct 2014 10:28 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/7573 |
Actions (login required)
 |
View Item |
