Hutabarat, Jatendra Jhon Wella ( 1087053 ) (2014) Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1087053_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (294Kb) | Preview |
|
|
Text
1087053_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (313Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1087053_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (278Kb) |
|
|
Text
1087053_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (311Kb) |
|
|
Text
1087053_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (161Kb) |
|
|
Text
1087053_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (141Kb) | Preview |
|
|
Text
1087053_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (382Kb) |
|
|
Text
1087053_CV.pdf - Accepted Version Download (7Kb) | Preview |
|
|
Text
1087053_References.pdf - Accepted Version Download (177Kb) | Preview |
Abstract
Tujuan dari negara yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat, yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat. Akan tetapi tujuan negara tersebut terhambat di karenakan adanya korupsi di kalangan pemerintahan. Salah satu dari modus korupsi adalah gratifikasi. Yang menjadi permasalahan adalah adanya modus baru yaitu gratifikasi seks, dan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Munculnya kejahatan-kejahatan baru di negeri ini yang salah satunya adalah gratifikasi seks, membuat penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tulisan dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara Dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) agar tujuan lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan. Penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum pidana terkait gratifikasi seks.Melalui metode ini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi seks dan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana Indonesia. Gratifikasi seks adalah pemberian fasilitas berupa hubungan intim kepada penyelenggara negara yang bertujuan untuk memuaskan hasrat si penerima dan dampaknya, akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban si penerima gratifikasi seks. Bahwa dalam hal pembuktian gratifikasi seks ini, maka alat bukti yang dapat diperoleh yaitu; alat bukti keterangan saksi, alat Bukti Keterangan Terdakwa alat Bukti Petunjuk Penyedapan, alat Bukti Keterangan Ahli. Berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia alat-alat bukti diatas telah memenuhi prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana di Indonesia. Untuk itu, sudah seharusnya gratifikasi seks ini diproses untuk sementara waktu, yang menggunakan payung hukum penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebab adanya kata Fasilitas Lainnya dan hakim yang dalam kewenangannya melakukan suatu penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, dan ekstensif. Untuk kedepannya, dalam pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah seharusnya diatur secara eksplisit tentang modus gratifikasi seks ini, agar para pelaku tidak dapat mengelak, serta memberikan efek jera kepada pelaku terkait gratifikasi seks.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Gratifikasi Seks, Penyelenggara Negara, Pembuktian |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 28 May 2014 07:27 |
| Last Modified: | 28 May 2014 07:27 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/5967 |
Actions (login required)
 |
View Item |
