Peranan Internal Auditing Dalam Menunjang Tingkat Kolektibilitas Piutang Usaha (Studi Kasus di PT PLN (Persero) Distibusu Jawa Barat da Banten)

Ermadi, Indra ( 0251299 ) (2007) Peranan Internal Auditing Dalam Menunjang Tingkat Kolektibilitas Piutang Usaha (Studi Kasus di PT PLN (Persero) Distibusu Jawa Barat da Banten). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 0251299_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (98Kb) | Preview
Preview	Text 0251299_Appendices.pdf - Accepted Version Download (159Kb) | Preview
Preview	Text 0251299_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (257Kb) | Preview
	Text 0251299_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (770Kb)
	Text 0251299_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (250Kb)
	Text 0251299_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (845Kb)
Preview	Text 0251299_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (82Kb) | Preview
	Text 0251299_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (84Kb)
Preview	Text 0251299_References.pdf - Accepted Version Download (38Kb) | Preview

Abstract

Besarnya piutang ragu-ragu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang mengakibatkan penurunan tingkat kolektibilitas piutangusaha, hal ini disebabkan oleh rasio petugas dan pelanggan yang tidak seimbang, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelanggan terutama kalangan industri, serta tekanan ekonomi (economic pressure). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui memadai atau tidaknya pelaksanaan internal auditing, untuk mengetahui tingkat kolektibilitas piutang usaha perusahaan, serta untuk mengetahui peranan internal auditingdalam menunjang tingkat kolektibilitas piutang usaha di PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi, penggunaan kuesioner, serta wawancana dengan staf perusahaan yang berwenang dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data yang sudah terkumpul kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,601 sedangkan besarnya koefisien determinasi (KD) sebesar 36 % dan hasil uji-t diperoleh t Hitung = 2,948 dan t tabel = 2,145 sehingga t Hitung > t tabel . Dengan demikian berarti hipotesis alternatif (HA) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, berarti terdapat peranan yang positif dari internal auditing dalam menunjang tingkat kolektibilitas piutang. Pelaksanaan pemeriksaan internal dapat dikatakan memadai karena didukung oleh independensi dan kompetensi bagian internal audit, bagian internal audit berpedoman pada Standar Profesi Pengawasan Intern (SPPI), sebelum pemeriksaan dilaksanakan dibentuk tim pemeriksa terlebih dahulu, dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian masih terdapat kelemahan iantaranya, pemeriksaan masih bersifat administrasi tidak kepada teknis operasional, fungsi pemeriksaan dilapangan berada pada fungsi pengawasan piutang, petugas penagihan kurang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik kepada palanggan, serta tidak adanya sistem insentif bagi petugas yang yang berhasil menagih piutang usaha. Selain itu, rasio petugas dengan pelanggan tidak seimbang, kurangnya sarana dan prasarana sehingga kegiatan penagihan menjadi kurang aktif, sanksi yang diberikan kepada pelanggan kurang tegas terutama dari kalangan industri, dan yang terakhir tekanan ekonomi. Untuk mengatasi kelemahan, penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu : sebaiknya fungsi internal auditing diperluas tidak hanya pada pemeriksaan administrasi tetapi juga pemeriksaan lapangan bekerjasama dengan pengawas piutang, perlu adanya upaya yang serius dalam meningkatkan tingkat kolektibilitas piutang seperti pendataan dengan komputer dan aktivitas penagihan yang lebih operasional, sebaiknya petugas penagihan diberi pelatihan yang memadai agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan, dan sebaiknya direksi mengeluarkan kebijakan insentif atas keberhasilan petugas pemungut piutang tidak tertagih, misalnya 5 % dari tagihan piutang tersebut. Selanjutnya untuk mengatasi kekurangan petugas, PLN sebaiknya menambahnya dengan tenaga kontrak (outsourcing) dengan pengawasan pegawai / pejabat PLN, sarana dan prasarana sebaiknya ditambah agar kegiatan operasional penagihan dapat berjalan lancar, PLN sebaiknya mempertegas sanksi yang diberikan kepada pelanggan dengan tidak hanya memberikan sanksi administrasi tetapi juga pemutusan sementara / rampung, serta menyeleksi pemasangan instalasi listrik berdaya tinggi untuk pelanggan baru.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Faculty of Economics > 51 Accounting Department
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	21 Apr 2014 04:10
Last Modified:	21 Apr 2014 04:10
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/5359

Actions (login required)

View Item