Triana, Suci Anggun (1687098) (2020) Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Kebijakan Registrasi Ulang Kartu Perdana Dengan Menggunakan Kartu Keluarga Dan Operator (Provider) Yang Menyalahgunakan Kewenangan Serta Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menderita Kerugian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesi. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1687098_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (1312Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1687098_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (489Kb) |
|
|
Text
1687098_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (614Kb) | Preview |
|
|
Text
1687098_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (625Kb) |
|
|
Text
1687098_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (480Kb) |
|
|
Text
1687098_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (706Kb) |
|
|
Text
1687098_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (441Kb) | Preview |
|
|
Text
1687098_Cover.pdf - Accepted Version Download (541Kb) | Preview |
|
|
Text
1687098_References.pdf - Accepted Version Download (491Kb) | Preview |
Abstract
Setiap orang harus memiliki sebuah media untuk berkomunikasi, salah satunya telepon genggam yang terhubung langsung oleh provider. Akibat dari banyaknya oknum yang memanfaatkan kartu perdana untuk melakukan tindak pidana, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi memerintahkan masyarakat untuk meregistrasi ulang dengan memasukkan data seperti NIK dan nomor Kartu Keluarga. Namun dalam praktiknya, registrasi ulang tersebut menimbulkan kerugian. Di dalam penelitian ini, penulis menelaah mengenai pertanggungjawaban pemerintah dan provider yang menyalahgunakan kewenangan dan Perlindungan Hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang menderita kerugian akibat kebijakan registrasi ulang kartu perdana menggunakan kartu keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menyangkut asas, konsep, doktrin dan norma hukum dengan jenis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan penggunaan teknik studi literatur dan bersifat deskriptif analitis. Adapun penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah dapat bertanggungjawab melalui pembuatan kebijakan baru guna menutupi celah dari kebijakan yang dikeluarkan Kominfo. Apabila perusahaan provider melakukan tindakan yang secara massive merugikan maka perusahaan tersebut dapat dituntut dengan tindak pidana korporasi dan perdata, sedangkan apabila yang melakukan tindakan tersebut merupakan oknum maka dapat dituntut secara pidana dan perusahaannya dituntut secara perdata. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengajukan gugatan Citizen Lawsuit agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan baru guna menyelesaian persoalan karena dianggap telah lalai dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar UU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat segera disahkan demi menghindari penyalahgunaan data pribadi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pemerintah, Provider, Registrasi Ulang, Kartu Keluarga. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 04 Feb 2022 06:59 |
| Last Modified: | 04 Feb 2022 06:59 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29636 |
Actions (login required)
 |
View Item |
