Nurfandi, Wendi ( 0910071 ) (2012) Peran Stake Holder dan Provider Provinsi Kalimantan Barat Dalam Upaya Meningkatkan Clinical Governance Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang Undang Praktik Kedokteran. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
0910071_Abstract_TOC.PDF - Accepted Version Download (199Kb) | Preview |
|
|
Text
0910071_Appendices.PDF - Accepted Version Download (3991Kb) | Preview |
|
|
Text
0910071_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (119Kb) | Preview |
|
Text
0910071_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (255Kb) |
||
Text
0910071_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (107Kb) |
||
Text
0910071_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (433Kb) |
||
|
Text
0910071_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (78Kb) | Preview |
|
Other
0910071_Cover.PDF Download (0b) |
||
|
Text
0910071_References.pdf - Accepted Version Download (89Kb) | Preview |
Abstract
Menurut Deming (1984), Crosby (1985), dan Juran (1988), sekitar 85% kesalahan terkait dengan sistem, sedangkan hanya 15% yang merupakan kesalahan manusia atau pekerja. Belum maksimumnya sistem clinical governance di Kalimantan Barat yang membuat tingkat pelayanan kesehatan masih di bawah standar nasional. Memungkinkan terjadi kasus-kasus malpraktik yang disebabkan kelalaian dokter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan serta harapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Clinical Governance ditinjau dari peran stakeholder dan provider Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan penelitian grounded theory. Data primer didapatkan dari wawancara mendalam. Responden yang diambil adalah Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Komite Medik RSUD Dokter Soedarso kota Pontianak dengan metode pengambilan sampel Purposive sampling dengan pendekatan extreme case sampling. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Clinical Governance oleh stakeholder dan provider masih belum cukup baik. Masih banyaknya kendala dalam regulasi dan implementasi Clinical Governance. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Barat 2010 beberapa indikator masih belum memenuhi target kinerja dan standar nasional. Dengan demikian, sistem Clinical Governance belum dilakukan secara menyeluruh pada pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Clinical Governance, Stakeholder, Provider |
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 11 Feb 2013 09:11 |
Last Modified: | 20 Oct 2017 02:07 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/2638 |
Actions (login required)
View Item |