Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Dihubungkan dengan Gugatan Atas Kepemilikan Tanah

Putra, Dustin Thamrin ( 0988008) (2016) Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Dihubungkan dengan Gugatan Atas Kepemilikan Tanah. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 0988008_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (191Kb) | Preview
	Text 0988008_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (4007Kb)
Preview	Text 0988008_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (323Kb) | Preview
	Text 0988008_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (376Kb)
	Text 0988008_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (317Kb)
	Text 0988008_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (317Kb)
	Text 0988008_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3423Kb)
	Text 0988008_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3423Kb)
Preview	Text 0988008_References.pdf - Accepted Version Download (126Kb) | Preview

Abstract

Salah satu bukti kepemilikan tanah bagi setiap warga Negara Indonesia adalah berupa sertipikat tanah. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, yang diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkanoleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pada kenyataannya hukum agraria nasional menganut system stelsel negatif yang berimplikasi dalam prakteknya masih dapat dilakukan gugatan pembatalan oleh pihak lain apabila dapat membuktikan sebaliknya kebenaran kepemilikan sertipikat tanah tersebut, meskipun sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Hukum itu perlu ada kepastian dan perlindungan bagi pemegang sertipikat hak tanah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, analisis data dirumuskan secara kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis, dengan bahan penelitian menggunakan data sekunder dengan metode ini bertujuan mengkaji proses terbitnya sertipikat dalam sistem pertanahan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP no.24 Tahun 1997), mengkaji kepastian hukum bagi pemegang sertipikat terkait hak milik atas tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan bahwa sertipikat sebagai alat pembuktian untuk mendalilkan kepunyaan, meneguhkan kepunyaan, membantah kepunyaan, atau untuk menunjukan kepunyaan atas sesuatu pemilikan hak atas tanah, mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah yang sah atas timbulnya gugatan dari pihak lain. Hasil penilitian menunjukan bahwa sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah system publikasi negatif yang mengandung unsur positif sebagaimana telah diatur sebagai pelaksananya dalam PP No.24 Tahun1997, dengan begitu sertipikat yang sudah diterbitkan memberikan kepastian hukum sebagai alat pembuktian dalam meneguhkan kepunyaan hak milik tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, Perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut dan berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis PP nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah perlu dilakukan uji materi kembali karena ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penerapannya terlihat dengan masih terdapatnya peluang seseorang untuk mengajukan gugatan atas sertipikat dan perlu dibentuk sarana penanganan yang khusus bagi permasalahan pertanahan di Indonesia serta bagi pejabat-pejabat Badan Pertanahan Nasional harus lebih teliti dalam mencatat buku kepemilikan seseorang dengan baik dan benar.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tanah, Sertipikat, Perlindungan hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 88 Specialization in Business and Investment Law (Night Class)
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	05 Apr 2016 05:29
Last Modified:	05 Apr 2016 05:29
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/19750

Actions (login required)

View Item