Lasmana, Lanny (1188002) (2014) Tinjauan Yuridis terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1188002_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (47Kb) | Preview |
|
|
Text
1188002_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (123Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1188002_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (205Kb) |
|
|
Text
1188002_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (145Kb) |
|
|
Text
1188002_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (156Kb) |
|
|
Text
1188002_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (30Kb) | Preview |
|
|
Text
1188002_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (70Kb) |
|
|
Text
1188002_References.pdf - Accepted Version Download (61Kb) | Preview |
Abstract
Korupsi adalah bentuk kejahatan yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan. Saat ini, perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dapat dikatakan tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crime), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa sanksi pidana maupun perdata. Sanksi perdata dapat diterapkan dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. (NCB) Problematika penerapan konsep NCB dan penerapannya dalam sistem Indonesia menjadi hal yang perlu dikaji agar dapat sejalan dengan asas-asas dan penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif, sebab dengan melakukan penelitian secara deduktif, dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang akan penulis bahas. dalam penulisan skripsi ini mengumpulkan data sekunder seperti buku, hukum positif dan norma positif. Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku, serta bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan, yang ada pada artikel ataupun laman-laman elektronik. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa melihat kebutuhan yang nyata terhadap penanganan tindak pidana korupsi dapat dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan suatu sistem pengembalian ataupun instrumen perampasan harta hasil tindak pidana korupsi kepada negara demi kepentingan rakyatnya. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Perampasan in rem ditujukan kepada objeknya bukan kepada orang (in persona). Perampasan aset in rem mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil korupsi tetapi tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana untuk tercapainya jaminan keadilan. Perampasan ini dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Maka, perlu peran aktif Jaksa Pengacara Negara konsisten dalam menerapkan hukum kepada para pelaku koruptor agar memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial untuk dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi sehingga tidak lahir koruptor-koruptor baru dari generasi muda.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, Sistem Hukum Indonesia |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 29 Jan 2015 04:57 |
| Last Modified: | 29 Jan 2015 04:57 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/9873 |
Actions (login required)
 |
View Item |
