Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Telfia, Tresa (1087031) (2014) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1087031_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (110Kb) | Preview
	Text 1087031_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (134Kb)
Preview	Text 1087031_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (297Kb) | Preview
	Text 1087031_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (493Kb)
	Text 1087031_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (527Kb)
	Text 1087031_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (597Kb)
Preview	Text 1087031_Conclusion.pdf - Published Version Download (96Kb) | Preview
	Text 1087031_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (286Kb)
Preview	Text 1087031_References.pdf - Accepted Version Download (168Kb) | Preview

Abstract

Penggulangan kecelakaan lalu lintas jalan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung adalah ketidak tersediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang kurang tepat dan lengkap. Hal tersebut ditandai dengan kecelakaan lalu lintas selama 3 tahun terakhir tampak dari peningkatan korban kecelakaan berat yaitu tahun 2011 ada 6 orang, tahun 2012 ada 5 orang, dan tahun 2013 ada 7 orang yang meninggal. Bahkan jumlah kecelakaan sedang dan ringan lebih banyak lagi. Faktor penyebab kecelakaan tersebutdapat dikenakan faktor manusia, kondisi kendaraan, kerusakan jalan, dan lingkungan. Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan merupakan kewajiban bagi semua struktur pemerintahan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap jalan nasional. Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap jalan provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap jalan kabupaten/kota termasuk jalan desa yang berada di wilayah kewenangannya. Perubahan undang-undang mengenai lalu lintas jalan telah berlangsung beberapa kali perubahan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya belum menjamin sepenuhnya untuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analistis. Data yang dipergunakan berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teknik analisa dengan metode deduktif dari peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian telah memperoleh temuan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan undang-undang lalu lintas jalan tersebut, tetapi masih terkendala dengan perbedaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta kepentingan operasional BUMN terhadap sarana dan prasarana lalu lintas jalan. Pemerintah Kota Bandung telah bertanggungjawab terhadap korban kecelakaan yaitu dengan memberikan jaminan pertolongan dan perawatan, serta memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas jalan telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban lalu lintas yang ditandai dengan setiap korban mendapatkan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dengan klasifikasi kecelakaan berat, sedang, dan ringan. Korban kecelakaan lalu lintas jalan juga telah mendapat kesempatan untuk mengajukan tuntutan pidana atas kerugian yang dideritanya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	29 Jan 2015 03:41
Last Modified:	29 Jan 2015 03:41
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/9847

Actions (login required)

View Item