Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pangestu, Rizky Gelar (1087016) (2014) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1087016_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (68Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1087016_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (3060Kb) | Preview
[img] Text
1087016_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (3523Kb)
[img] Text
1087016_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (2804Kb)
[img] Text
1087016_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (4Mb)
[img]
Preview
Text
1087016_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (636Kb) | Preview
[img] Text
1087016_Cover.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (207Kb)
[img]
Preview
Text
1087016_References.pdf - Accepted Version

Download (578Kb) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat indonesia dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Risiko-risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis risiko-risiko pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko risiko usaha pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari petani ke perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko usaha pertanian sehingga keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. Persoalan pertanian memerlukan kajian tersendiri, khususnya asuransi pertanian yang dilakukan di Indonesia, kemudian untuk mengetahui batasan komoditas yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian dan kepastian hukum bagi pelaksanaan asuransi pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan bahasan mengenai asuransi pertanian, Bahan Hukum Sekunder berupa: penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literatur-literatur, disertasi-disertasi tentang asuransi pertanian, Bahan Hukum Tersier berupa: Bibliografi, Indeks kumulatif, dan black’s law dictionary. Metode yuridis normatif dimulai dengan analisa terhadap konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perasuransian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selanjutnya menganalisa substansi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Asuransi Pertanian dapat diterapkan di Indonesia dengan catatan bahwa sebelumnya telah dilakukan perhitungan-perhitungan mengenai biaya premi, cakupan luas lahan dan persiapan-persiapan penunjang lainnya. Batasan komoditas pertanian yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian memerlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih jelas, sehingga dalam pelaksanaan asuransi pertanian kedepannya akan menghasilkan kejelasan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai sarana mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya pelaksanaan asuransi pertanian perlu dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah sebagai wujud keterbukaan informasi, sehingga masyarakat khususnya Petani mengetahui bahwa petani dalam melakukan kegiatan perekonomian dilindungi oleh Peraturan Perundang Undangan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Asuransi Pertanian, Yuridis Normatif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 29 Jan 2015 03:05
Last Modified: 29 Jan 2015 03:05
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/9837

Actions (login required)

View Item View Item