Pertanggungjawaban Administratif Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Atas Penyajian Laporan Keuangan Yang Bertentangan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dan Rekonstruksi Kewenangan Dewan Komisaris Dalam Penolakan Laporan Keuangan

Senjaya, Kevin Kristianto (1787902) (2020) Pertanggungjawaban Administratif Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Atas Penyajian Laporan Keuangan Yang Bertentangan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dan Rekonstruksi Kewenangan Dewan Komisaris Dalam Penolakan Laporan Keuangan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1787902_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (410Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1787902_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (723Kb) | Preview
[img] Text
1787902_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (645Kb)
[img] Text
1787902_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (598Kb)
[img] Text
1787902_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (854Kb)
[img]
Preview
Text
1787902_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (515Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1787902_Cover.pdf - Accepted Version

Download (504Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1787902_References.pdf - Accepted Version

Download (513Kb) | Preview

Abstract

Dalam Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga diatur mengenai hal hal detail seperti pendirian, kewenangan organ-organ dalam Perseroan Terbatas dan lain-lain. Tetapi ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang tersebut, khususnya pada bagian laporan tahunan. Dalam aturan mengenai laporan tahunan, direksi setiap tahunnya wajib untuk menyampaikan suatu bentuk laporan tahunan yang salah satunya adalah laporan keuangan perusahaan yang diedarkan ke seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan yang diwakilkan dengan tandatangan masing-masing anggota. Penelitian ini terinspirasi dari Kasus Garuda Indonesia, di mana laporan keuangan Garuda Indonesia tidak disetujui oleh dua anggota Dewan Komisarisnya, yakni Chairul Tanjung dan Doni Oskaria. Sayangnya keberatan ini sama sekali tidak dibacakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dan kemudian ditemukan bahwa Laporan Keuangan tersebut menyalahi Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum interdisipliner yang menghubungkan hukum Perseroan Terbatas dengan kaidah-kaidah ilmu akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik library research. Setelah dilakukan penelitian, telah ditemukan bahwa terjadi kekosongan hukum mengenai kewenangan penolakan dewan komisaris terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, kekosongan hukum tersebut adalah tidakadanya konsekuensi terhadap penolakan laporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan tetap dapat diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan walaupun adanya penolakan yang melekat pada laporan keuangan tersebut. Penulis memberikan suatu solusi dengan cara menambahkan usulan pasal pada bagian laporan tahunan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berupa konsekuensi logis dari adanya penolakan laporan tahunan yang diajukan oleh direksi, bahwa jika terjadi penolakan terhadap laporan tahunan oleh salahsatu anggota baik direksi maupun dewan komisaris, maka direksi wajib melakukan peninjauan kembali mengenai laporan tahunan tersebut berdasarkan alasan penolakan yang dilekatkan pada laporan tahunan yang dimaksud, pada saat dilakukan peninjauan kembali oleh direksi, laporan tahunan yang dimaksud tidak diperbolehkan untuk diajukan ke hadapan Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan, laporan tahunan baru boleh diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perseroan Terbatas, RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, Penolakan Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 04 Feb 2022 07:25
Last Modified: 04 Feb 2022 07:25
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29652

Actions (login required)

View Item View Item