Sugandi, Dwi Aprilianti (1687903) (2020) Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Melalui Perceraian Dan Upaya Perdamaian Ditinjau Dari Peran Lembaga Keagamaan Dalam Prosesnya Sesuai Dengan Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1687903_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (663Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1687903_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1628Kb) |
|
|
Text
1687903_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (846Kb) | Preview |
|
|
Text
1687903_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (692Kb) |
|
|
Text
1687903_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1667Kb) |
|
|
Text
1687903_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (854Kb) |
|
|
Text
1687903_Conclution.pdf - Accepted Version Download (567Kb) | Preview |
|
|
Text
1687903_Cover.pdf - Accepted Version Download (63Kb) | Preview |
|
|
Text
1687903_References.pdf - Accepted Version Download (709Kb) | Preview |
Abstract
Ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini, selain mengatur ketentuan mengenai ketetapan perkawinan, juga mengatur bagaimana pihak yang telah melaksanakan prosesi pernikahan dapat melaksanakan pemutusan hubungan perkawinan. Namun, meskipun aturan pemutusan hubungan perkawinan pun telah ditetapkan dalam rangkaian Undang-Undang yang sama, Undang-Undang ini juga memegang salah satu prinsip dimana Hakim dituntut secara legal untuk mematuhi prinsip mempersukar perceraian, dimana pengadilan melalui hakim atau melalui proses mediasi, dapat mengupayakan perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Namun, meskipun asas mempersukar perceraian telah ditetapkan, tetap saja selama 2017-2018 angka perceraian yang diangkat melalui Pengadilan Agama tetap meningkat. Oleh karenanya, penerapan prinsip mempersukar perceraian serta mediasi melalui Pengadilan Negeri dan Agama perlu ditinjau kembali. Untuk meninjau permasalahan ini, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena sarana penelitian ini adalah hukum. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi literature. Hasil penelitian ini akan menunjukan bahwa prinsip mempersukar perceraian terbatas pada kemauan pihak yang bersengketa dan pengadilan tidak mampu mengintervensi keinginan pihak yang menggugat untuk membatalkan perceraian. Pihak ketiga pun tidak mampu membawa para pihak yang bersengketa pada posisi saling berdamai. Inilah yang menyebabkan mengapa perceraian melalui Pengadilan Agama maupun Negeri terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perceraian, Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian, Pihak Ketiga, Mediasi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 04 Feb 2022 07:08 |
| Last Modified: | 04 Feb 2022 07:08 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29640 |
Actions (login required)
 |
View Item |
