Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Dan Penanganan Sampah Plastik Dikaitkan Dengan Konsistensi Peraturan Daerah Terhadap Undang – Undang Pengelolaan Sampah

Hermawati, Sherly (1687068) (2020) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Dan Penanganan Sampah Plastik Dikaitkan Dengan Konsistensi Peraturan Daerah Terhadap Undang – Undang Pengelolaan Sampah. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1687068_ABSTRACT_TOC.pdf - Accepted Version Download (429Kb) | Preview
	Text 1687068_APPENDICES.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (280Kb)
Preview	Text 1687068_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (581Kb) | Preview
	Text 1687068_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (369Kb)
	Text 1687068_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (544Kb)
	Text 1687068_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (706Kb)
Preview	Text 1687068_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (295Kb) | Preview
Preview	Text 1687068_COVER.pdf - Accepted Version Download (423Kb) | Preview
Preview	Text 1687068_REFERENCES.pdf - Accepted Version Download (456Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan masing-masing kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah plastik di Indonesia. Sinergi antara keduanya perlu dilakukan. Namun demikian terdapat isu hukum bahwa Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang bersifat melarang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah plastik di Indonesia serta konsistensi peraturan daerah mengenai larangan penggunaan plastik di beberapa daerah terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang, dan konseptual. Data yang digunakan antara lain adalah data primer, sekunder dan tersier. Serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, telah diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintah Pusat juga perlu memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan Peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah, agar masyarakat dapat memahami bahwa Peraturan daerah yang dibuat pada prinsipnya sudah diketahui dan dipahami isinya oleh pemerintah pusat, sehingga mengurangi adanya penolakan dari masyarakat yang menganggap Peraturan daerah bertentangan dengan Undang-undang Pengelolaan Sampah, sekaligus menunjukan adanya konsistensi antara perda dengan Undang-undang Pengelolaan sampah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Sampah Plastik, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Feb 2022 03:10
Last Modified:	04 Feb 2022 03:10
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29618

Actions (login required)

View Item