Legal Memorandum Aspek Hukum Pidana Materil Dalam Penetapan Tersangka Bachtiar Nasir Sebagai Ketua Yayasan Indonesian Humanitarian Relief (Ihr) Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penggunaan Sumbangan Umat

Mareta, Mitha Suci (1687059) (2020) Legal Memorandum Aspek Hukum Pidana Materil Dalam Penetapan Tersangka Bachtiar Nasir Sebagai Ketua Yayasan Indonesian Humanitarian Relief (Ihr) Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penggunaan Sumbangan Umat. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1687059_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (127Kb) | Preview
	Text 1687059_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1438Kb)
Preview	Text 1687059_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (765Kb) | Preview
	Text 1687059_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (643Kb)
	Text 1687059_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (719Kb)
	Text 1687059_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (803Kb)
Preview	Text 1687059_Conclution.pdf - Accepted Version Download (532Kb) | Preview
Preview	Text 1687059_Cover.pdf - Accepted Version Download (553Kb) | Preview
Preview	Text 1687059_References.pdf - Accepted Version Download (189Kb) | Preview

Abstract

Penyusunan Legal Memorandum ini merumuskan masalah pokok dengan latar belakang bahwa Tindak Pidana Pencucian adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Hukum Pidana objektif terdapat Hukum pidana materiil, yang berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman dan Hukum pidana formal, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa setiap Lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan maka harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan jika terjadi suatu kekeliruan dalam penetapan atau putusan maka harus melakukan langkah hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pencucian Uang, Hukum Pidana, Langkah Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Feb 2022 02:54
Last Modified:	04 Feb 2022 02:54
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29604

Actions (login required)

View Item