Kajian Yuridis Terhadap Perampasan Aset Oleh Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 Juncto Putusan Banding Nomor : 195/Pid/2018/Pt.Bdg Junctis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83/Pid.B/2018/Pn.Dpk)

Sintia, Vira (1687055) (2020) Kajian Yuridis Terhadap Perampasan Aset Oleh Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 Juncto Putusan Banding Nomor : 195/Pid/2018/Pt.Bdg Junctis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83/Pid.B/2018/Pn.Dpk). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1687055_Abstrak_TOC.pdf - Accepted Version Download (622Kb) | Preview
	Text 1687055_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (8Mb)
Preview	Text 1687055_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (489Kb) | Preview
	Text 1687055_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (655Kb)
	Text 1687055_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (531Kb)
	Text 1687055_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (765Kb)
Preview	Text 1687055_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (225Kb) | Preview
Preview	Text 1687055_Cover.pdf - Accepted Version Download (301Kb) | Preview
Preview	Text 1687055_References.pdf - Accepted Version Download (452Kb) | Preview

Abstract

Penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan agar keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan asal dapat ditelusuri secara maksimal dan dikembalikan kepada yang berhak. Salah satu putusan kasasi yang menimbulkan kontroversial adalah perampasan aset First Travel oleh negara. Masalah hukum dalam penelitian ini yaitu apakah putusan kasasi tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat? Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan korban setelah adanya putusan kasasi tersebut? Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan aset First Travel dirampas oleh negara adalah dikarenakan Pengurus Pengelola Aset Para Korban menolak pengembalian aset tersebut.Undang-undang secara normatif memprioritaskan barang bukti di persidangan dikembalikan kepada yang berhak. Negara tidak berhak menerima aset First Travel karena tidak ada hubungannya dengan keuangan negara yang dirugikan, akan tetapi para korban lebih berhak karena aset tersebut berasal dari uang yang mereka setorkan ke First Travel untuk umroh sehingga keadilan restoratif dapat terpenuhi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengajukan gugatan class action ataupun citizen lawsuit, permohonan perubahan status aset melalui instansi terkait. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu penegak hukum harus berani untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum dalam hukum acara agar tujuan hukum bagi masyarakat tercapai.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Keadilan Restoratif, Penemuan Hukum, Perampasan Aset
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Feb 2022 02:44
Last Modified:	04 Feb 2022 02:44
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29599

Actions (login required)

View Item