Wiguna, Haris ( 1687049) (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puuxvii/ 2019 Di Hubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1687049_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (414Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1687049_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (283Kb) |
|
|
Text
1687049_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (619Kb) | Preview |
|
|
Text
1687049_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (483Kb) |
|
|
Text
1687049_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (481Kb) |
|
|
Text
1687049_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (555Kb) |
|
|
Text
1687049_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (422Kb) | Preview |
|
|
Text
1687049_Cover.pdf - Accepted Version Download (448Kb) | Preview |
|
|
Text
1687049_References.pdf - Accepted Version Download (433Kb) | Preview |
Abstract
Pembangunan ekonomi merupakan suatu kepentingan dalam suatu negara dengan ekonomi yang baik maka kehidupan masyarakat di suatu negara akan sejahtera serta akan memberikan banyak dampak positif. Dalam rangka pembangunan ekonomi maka diperlukan adanya suatu lembaga-lembaga jaminan keuangan maupun kebendaan salah satunya Jaminan Fidusia. Pengaturan Fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia pada praktiknya dilakukan dengan cara, objek jaminan dipasang fidusia yang dituangkan dalam suatu sertifikat fidusia yang berbentuk Grosse Akte, Grosse akte memiliki kekuatan eksekutorial maka pelaksanaan eksekusinya bersifat serta merta tanpa harus melalui mekanisme di pengadilan. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminannya menjadi tidak serta merta. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepastian hukumnya, mekanisme eksekusi, serta perlindungan hukum bagi para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU-XVII 2019 Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder terdiri UUD 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Buku-Buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya ketidak pastian hukum dalam hak eksekutorial didalam Grosse Akte akibat dari adanya putusan MK. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak yang melakukan perjanjian masih belum terlindungi secara maksimal. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berlaku serta merta namun berdasarkan ilmu perundang-undangan perlu dibuat aturan lebih lanjut guna menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut..
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sertifikat Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hukum, pembentukan Undang-Undang |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 04 Feb 2022 01:52 |
| Last Modified: | 04 Feb 2022 01:52 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29588 |
Actions (login required)
 |
View Item |
