Pertanggungjawaban Hukum Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Yang Masuk Dalam Daftar Hitam

Andriana, Muthia Andra (1687035) (2020) Pertanggungjawaban Hukum Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Yang Masuk Dalam Daftar Hitam. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1687035_Abstact_TOC.pdf - Accepted Version Download (159Kb) | Preview
	Text 1687035_Chapter1.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (250Kb)
	Text 1687035_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (187Kb)
	Text 1687035_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (248Kb)
	Text 1687035_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (206Kb)
Preview	Text 1687035_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (67Kb) | Preview
Preview	Text 1687035_Cover.pdf - Accepted Version Download (119Kb) | Preview
Preview	Text 1687035_References.pdf - Accepted Version Download (185Kb) | Preview

Abstract

Didalam suatu negara dibutuhkan suatu infrastruktur untuk memenuhi fasilitas masyarakat, pemeritah berperan sangat penting demi kemakmuran masyarakatnya. Banyaknya penduduk di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dan peningkatan ekonomi di masyarakat, termasuk kebutuhan lapak pekerjaan. pemerintah sudah cukup banyak menyediakan berbagai jenis lapangan pekerjaan seperti Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Bangunan dan Jalan yang bersangkutan dengan Pengadaan Barang dan Jasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dalam penelitian ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data–data sesuai dengan yang sebenarnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa mengenai pengaturan hukumnya dikaitkan dengan kepastian hukum di Indonesia yang di atur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 tahun 2018 masih keliru dalam memutus sesuai dengan hukuman yang semestinya. Dalam kasus yang terjadi bahwa satu perusahaan dikenakan sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam LKPP dan Perpres yang di tetapkan. Tanggung Jawab Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memenangkan Perusahaan yang masuk kedalam daftar hitam sudah di atur secara jelas oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman sanksi administratif, pidana, dan perdata.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tanggungjawab Hukum, Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Daftar Hitam.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Feb 2022 01:30
Last Modified:	04 Feb 2022 01:30
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29579

Actions (login required)

View Item