Analisis Yuridis Pengaturan Distribusi Dan Kuota Film Nasional Dan Perlindungan Hukum Bagi Eksibitor Dan Produsen Film

Putra, Nugraha Artha (1587055) (2020) Analisis Yuridis Pengaturan Distribusi Dan Kuota Film Nasional Dan Perlindungan Hukum Bagi Eksibitor Dan Produsen Film. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1587055_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (49Kb) | Preview
	Text 1587055_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (279Kb)
Preview	Text 1587055_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (162Kb) | Preview
	Text 1587055_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (169Kb)
	Text 1587055_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (224Kb)
	Text 1587055_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (373Kb)
Preview	Text 1587055_Conclution.pdf - Accepted Version Download (48Kb) | Preview
Preview	Text 1587055_Cover.pdf - Accepted Version Download (270Kb) | Preview
Preview	Text 1587055_Reference.pdf - Accepted Version Download (114Kb) | Preview

Abstract

Di dalam dunia perfilman Indonesia, masih sering terjadi permasalahan terkait dengan distribusi karya film. Penayangan film di bioskop, sepenuhnya ditentukan oleh pelaku usaha pertunjukan film (bioskop), dengan mempertimbangkan aspek bisnis saja. Hal ini berpotensi merugikan pihak produsen film lokal. Di Indonesia sudah diberlakukan aturan yang mengatur sistem kuota tayang film, namun aturan tersebut belum mencantumkan sanksi secara tegas bagi pelanggarnya. Dengan demikian, penulis akan mengkaji bagaimana tanggung jawab negara dalam mendorong pertumbuhan film lokal dan melindungi para pihak yang terlibat dalam industri perfilman. Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dari hasil penilitian ini, pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam mendorong pertumbuhan film lokal dengan membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019. Namun peraturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap produsen film lokal karena tidak terdapat sanksi di dalam aturan tersebut terkait pelanggaran kouta tayang oleh eksibitor, serta belum ada adanya lembaga yang dibentuk oleh negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak tegas apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang ada.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Distribusi, Kuota, Film, Perlindungan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	03 Feb 2022 06:39
Last Modified:	03 Feb 2022 06:39
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29542

Actions (login required)

View Item