“Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan Pemutusan Kontrak Sepihak Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”

Yunita C S, Fhany(1487040) (2020) “Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan Pemutusan Kontrak Sepihak Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1487040_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (199Kb) | Preview
Preview	Text 1487040_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (382Kb) | Preview
	Text 1487040_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (301Kb)
	Text 1487040_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (175Kb)
	Text 1487040_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (277Kb)
Preview	Text 1487040_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (122Kb) | Preview
Preview	Text 1487040_Cover.pdf - Accepted Version Download (139Kb) | Preview
Preview	Text 1487040_References.pdf - Accepted Version Download (119Kb) | Preview

Abstract

Pelaksanaan pembangunan salah satunya diperlukan ialah pengadaan barang/ jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Bagaimana penjelasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikaitkatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagaimana pembatalan pemutusan kontrak sepihak menurut KUHPer dan Peraturan Pemerintah. Akibat hukum dari pemutusan kontrak sepihak pada kontrak pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan Penelitian kepustakaan atau dokumen. Penelitian ini bersifat deskritif analistis, menggunakan pendekatan komparatif yakni melakukan penelitian terhadap peraturan yang sudah ada khususnya mengenai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian menujukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan semua pihak. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan, dengan mengikuti prosedur dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang merupakan sistem hukum yang tersusun secara sistematis dan tertuilis. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sudah dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Peraturan Presiden mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi yang melanggar dan disesuaikan dengan kesalahannya. Dalam proses pembuktian para pihak harus menyelesaikanya melalu jalur pengadilan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemeritah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengadaan Barang/Jasa.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	28 Jan 2022 03:33
Last Modified:	28 Jan 2022 03:33
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29477

Actions (login required)

View Item