“Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sanksi Pidana Dalam Undang–Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Oleh Masyarakat Adat Untuk Tujuan Non Komersial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 95/Puu-Xii/2014”

Salim, Taufan Adwitya Soleman (1487029) (2020) “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sanksi Pidana Dalam Undang–Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Oleh Masyarakat Adat Untuk Tujuan Non Komersial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 95/Puu-Xii/2014”. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1487029_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (374Kb) | Preview
	Text 1487029_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1363Kb)
Preview	Text 1487029_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (726Kb) | Preview
	Text 1487029_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (492Kb)
	Text 1487029_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (520Kb)
	Text 1487029_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (510Kb)
Preview	Text 1487029_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (208Kb) | Preview
Preview	Text 1487029_Cover.pdf - Accepted Version Download (481Kb) | Preview
Preview	Text 1487029_References.pdf - Accepted Version Download (318Kb) | Preview

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menjawab penentuan subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 dan pengaruh atau implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 terhadap tindak pidana kehutanan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dikecualikan dalam pertanggungjawaban tindak pidana kehutanan selama tindakan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Pengertian masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan harus dikaitkan dengan kebutuhan hidup dari hutan baik kubutuhan sandang, kubutuhan pangan dan kebutuhan papan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUUXII/2104 harus segera dituangkan dalam berbagai kebijakan legislatif dengan perubahan Undang-Undang Kehutanan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Subjek Hukum, Turun Temurun, Kehutanan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	28 Jan 2022 03:18
Last Modified:	28 Jan 2022 03:18
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29475

Actions (login required)

View Item