Penjatuhan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Anak

Linawati, (1387089) (2020) Penjatuhan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Anak. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1387089_Abstrak_TOC.pdf - Accepted Version Download (228Kb) | Preview
Preview	Text 1387089_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (400Kb) | Preview
	Text 1387089_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (376Kb)
	Text 1387089_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (358Kb)
	Text 1387089_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (480Kb)
Preview	Text 1387089_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (228Kb) | Preview
Preview	Text 1387089_Cover.pdf.pdf - Accepted Version Download (174Kb) | Preview
Preview	Text 1387089_References.pdf - Accepted Version Download (135Kb) | Preview

Abstract

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.Adapun sanksi pidana terhadap Anak diatur secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Hukuman pidana terhadap anak dibagi dalam dua kategori yaitu hukuman pidana (pidana pokok dan tambahan) dan tindakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Rancangan KUHP Tahun 2010 Tentang Pidana Kerja Sosial. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai jenis sanksi pidana kerja sosial belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sampai saat ini, bahkan mengenai pidana lain yang dapat berupa tindakan tidak diatur pula mengenai pidana kerja sosial.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Restorative Justice, pidana kerja sosial, Diversi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	28 Jan 2022 02:37
Last Modified:	28 Jan 2022 02:37
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29473

Actions (login required)

View Item