Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Data E-KTP yang Disalahgunakan dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Data E-KTPnya Disalahgunakan Dikaitkan Dengan Hukum Positif di Indoneisa

Sinaga, Wellysontua (2019) Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Data E-KTP yang Disalahgunakan dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Data E-KTPnya Disalahgunakan Dikaitkan Dengan Hukum Positif di Indoneisa. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

	Text 1287018_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (397Kb)
	Text 1287018_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (34Kb)
	Text 1287018_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (368Kb)
	Text 1287018_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (430Kb)
	Text 1287018_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (267Kb)
	Text 1287018_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (358Kb)
	Text 1287018_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (124Kb)
	Text 1287018_Cover.pdf - Accepted Version Download (349Kb)
	Text 1287018_References.pdf - Accepted Version Download (120Kb)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Tantangan serta ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia semakin populer yaitu sejak pemerintah Indonesia mensosialisasikan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah dimana seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk melakukan perekaman tersebut di masing-masing domisilinya. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP memiliki risiko mengalami kebocoran data sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila kurang pengamanannya. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder dan didukung oleh data primer. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melihat pengaruh kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap data privasi perseorangan dan sangat diperlukan adanya suatu undang-undang tentang Perlindungan Data Privasi yang sudah bersifat mendesak (urgent), baik karena alasan kepentingan nasional maupun dalam menerapkan harmonisasi hukum secara internasional dan regional. Dari pengaturan tentang Perlindungan Data Privasi yang tersebar dalam berbagai dokumen internasional yang bersifat global, regional, maupun praktek negara-negara tertentu terdapat kecenderungan adanya standardisasi pengaturan serta adanya unsur-unsur yang sama (common elements) yang merupakan prinsip dasar untuk membentuk harmonisasi hukum di dalam bidang perlindungan data privasi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pemerintah, E-KTP, Perlindungan Hukum, Hukum Positif
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	03 Dec 2021 08:23
Last Modified:	03 Dec 2021 08:23
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/28658

Actions (login required)

View Item