Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Pemberian Informasi Mengenai Pilihan Obat oleh Dokter dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Obat Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan

Sihaloho, Grady Markus (1287016) (2019) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Pemberian Informasi Mengenai Pilihan Obat oleh Dokter dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Obat Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

	Text 1287016_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (308Kb)
	Text 1287016_Appendices.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (143Kb)
	Text 1287016_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (475Kb)
	Text 1287016_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (294Kb)
	Text 1287016_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (295Kb)
	Text 1287016_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (348Kb)
	Text 1287016_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (235Kb)
	Text 1287016_Cover.pdf - Accepted Version Download (429Kb)
	Text 1287016_References.pdf - Accepted Version Download (231Kb)

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai dasar hukum yang dapat digunakan oleh pasien untuk menentukan apakah pasien dapat memilih jenis obat dengan harga yang lebih murah seperti obat generik dan adakah kewajiban dokter untuk memberikan informasi pilihan obat kepada pasien. Sebelum menjawab permasalahan tersebut, perlu kita kaji mengenai hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dan peraturan yang mendasari adanya hubungan hukum tersebut serta perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pasien. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang didukung data primer. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Pasien berhak diberikan pilihan serta informasi mengenai harga saat menebus obat yang diresepkan oleh dokter. Hal inisesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Dokter memiliki tugas memberikan konseling tentang obat serta informasi tentang harga obat sebagai opsi alternatif saat pasien menebus resep. Pemberian informasi harga eceran tertinggi obat bertujuan menjamin keterjangkauan harga obat dan upaya dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dikarenakan ketimpangan harga obat masih menjadi persoalan dalam industri kesehatan. Perlindungan hukum terhadap pasien atas informasi pilihan obat dibagi menjadi 2 yaitu secara preventif yang mana terdapat dalam Undang-Undang dan secara represif yang mana Dengan adanya tindakan yang menyebabkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif yaitu dengan yaitu diberhentikan sementara dari jabatan (dokter) yang dipegang, pemecatan keanggotaan dan pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan sanksi pidana yang mana tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Pemberian Informasi, Pasien, Dokter, Obat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	03 Dec 2021 08:03
Last Modified:	03 Dec 2021 08:03
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/28657

Actions (login required)

View Item