Penegakan Hukum Atas Kasus Penjarahan pada Saat Bencana Alam dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjarahan Berdasarkan Hukum Positif Ondonesia

Krismanta, Hans (1287074) (2019) Penegakan Hukum Atas Kasus Penjarahan pada Saat Bencana Alam dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjarahan Berdasarkan Hukum Positif Ondonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1287074_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (130Kb) | Preview
	Text 1287074_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1931Kb)
Preview	Text 1287074_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (283Kb) | Preview
	Text 1287074_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (143Kb)
	Text 1287074_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (375Kb)
	Text 1287074_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (165Kb)
Preview	Text 1287074_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (89Kb) | Preview
Preview	Text 1287074_Cover.pdf - Accepted Version Download (190Kb) | Preview
Preview	Text 1287074_References.pdf - Accepted Version Download (40Kb) | Preview

Abstract

Pasca terjadinya Bencana Alam sebagian masyarakat diberi himbauan dari Menteri dalam Negeri yang mengizinkan korban gempa untuk mengambil makanan yang tersisa di toko. Namun himbauan tersebut oleh sebagian masyarakat di salahartikan, sehingga bukan hanya makanan tapi serangkaian tindakan yang tidak diizinkan dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut dilakukan seperti mengambil benda berharga yang tersisa pasca gempa tersebut. Tindakan yang dilakukan sebagian masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya penjarahan, oleh karenanya tindakan tersebut terbukti melanggar hukum. Instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum yakni baik hukum pidana maupun hukum perdata. Lebih lanjut, penulis mencermati bahwa ironisnya mayoritas korban gempa kawasan lainnya melakukan upaya penjarahan secara terang-terangan dan secara brutal sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karenanya, penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban penjarahan merupakan suatu kewajiban yang harus direalisasikan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang diakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Terkait kasus penjarahan saat terjadinya bencana alam, maka dalam hukum pidana ada yang namanya Dasar Penghapus Pidana. Hal tersebut mengatur mengenai alasan pembenar dan dasar pemaaf seseorang melakukan kejahatan namun tidak bisa dipidana. Salah satunya diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Bila dilihat dari berbagai doktrin, maka daya paksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP terdiri atas keadaan memaksa (overmacht) dan keadaan darurat (noodtoestand). Keadaan memaksa (overmacht) adalah dasar pemaaf yang berarti seorang pelaku dapat dimaafkan meski perbuatannya melawan hukum. Para pejabat yang berwenang harus diminta sebisa mungkin mencegah penjarahan, penghancuran, dan perampasan sewenang-wenang atau ilegal, pendudukan atau pemanfaatan terhadap properti dan kepemilikan yang ditinggalkan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam. Penjarahan ini bagi sebagian kalangan disebabkan karena instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tempo hari ataupun karena korban yang awalnya menerapkan mekanisme survival berubah menjadi aji mumpung yang disalah artikan dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum. BPNB dan Mendagri seharusnya menjalankan tugas dengan baik dan benar agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan jika menjalankan tugas masing-masing dengan benar dan baik sehingga mencegah untuk terjadinya Penjarahan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Bencana Alam, Penjarahan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	05 Aug 2019 07:13
Last Modified:	05 Aug 2019 07:13
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26963

Actions (login required)

View Item