Hasugian, Darwin (1587089) (2019) Kedudukan Hukum Objek Jaminan Bagian dari Boedel Pailit yang Status Sita Umumnya Tumpang Tindih Dengan Sita Pidana Dikaitkan dengan Perlindungan Terhadap Kreditor Separatis. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1587089_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (161Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1587089_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (83Kb) |
|
|
Text
1587089_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (246Kb) | Preview |
|
|
Text
1587089_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (227Kb) |
|
|
Text
1587089_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (251Kb) |
|
|
Text
1587089_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (209Kb) |
|
|
Text
1587089_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (124Kb) | Preview |
|
|
Text
1587089_Cover.pdf - Accepted Version Download (113Kb) | Preview |
|
|
Text
1587089_References.pdf - Accepted Version Download (147Kb) | Preview |
Abstract
Agar terjaminya perlindungan terhadap pembayaran utang-utang debitor maka di buatlah agunan dalam perjanjian kredit antara debitor dan kreditor, dalam kotruksi ini disebut sebagai jaminan tambahan (accessoir), pemegang jaminan tersebut disebut sebagai kreditor separatis, kreditor separatis berhak untuk mengeksekusi benda objek jaminan tersebut dikala debitor wanprestasi atau diputus pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang- Undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun persoalan timbul ketika proses eksekusi yang dilakukan oleh kreditor separatis atau pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhambat disebabkan adanya sita pidana terhadap objek jaminan tersebut. Sita pidana dilakukan untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini akan merugikan kreditor separatis dan menghambat proses pemberesan boedel pailit Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan dari penggabungan perolehan data primer, sekunder dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi litelatur, menggunakan konsep pendekatan Undang-Undang kepailitan dan Hukum Acara Pidana dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan menarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari indentifikasi masalah. Hasil dari penelitian dikemukakan penelitian ini, ditemukan bahwa status sita umum tetap melekat terhadap benda objek jaminan kreditor separatis yang disita pidana oleh penyidik, oleh sebab sita umum yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Mengesampingkan sita pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana didasari oleh asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu menggunakan asas Lex Posterior derogate priori dan asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam hal perlindungan hukum terhadap kreditor separatis, kreditor separatis mendapat perlindungan hukum dalam bentuk Preventif yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Kepailitan yaitu dengan pencoretan terhadap sita pidana, kemudian perlindungan hukum dalam bentuk Represif yaitu dengan mengajukan Gugatan lain-lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan atau Mengajukan Gugatan Perdata atas dasar perbuatan melawan hukum dengan debitor pailit sebagai pihak tergugat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kreditor separatis, Sita Umum, Sita Pidana, Kepailitan, Boedel Pailit |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 30 Jul 2019 07:45 |
| Last Modified: | 30 Jul 2019 07:45 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26945 |
Actions (login required)
 |
View Item |
