Januar, Ocky (1587018) (2019) Konsistensi Vertikal Tentang Pengaturan Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2018 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Atasnya. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1587018_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (316Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1587018_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (519Kb) |
|
|
Text
1587018_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (493Kb) | Preview |
|
|
Text
1587018_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (555Kb) |
|
|
Text
1587018_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (336Kb) |
|
|
Text
1587018_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (527Kb) |
|
|
Text
1587018_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (305Kb) | Preview |
|
|
Text
1587018_Cover.pdf - Accepted Version Download (341Kb) | Preview |
|
|
Text
1587018_References.pdf - Accepted Version Download (410Kb) | Preview |
Abstract
Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah mengatur mengenai penyelenggaraan rumah susun. Salah satu materi yang dibahas dalam peraturan perundang-undangan tentang rumah susun tersebut adalah mengenai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (‘P3SRS’). Pendirian P3SRS dimulai dari tahap pembentukan, pengesahan sampai dengan pencatatan. Pengesahan P3SRS untuk kota Bandung menurut Perwal Bandung No.543 Tahun 2018 dilakukan oleh Notaris dan pejabat yang berwenang, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di atasnya justru menyatakan bahwa pengesahan P3SRS untuk kota Bandung dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah tingkat II. Sebagai peraturan yang memiliki kedudukan paling rendah dari sekian peraturan perundang-undangan yang ada, substansi dari Perwal Bandung No.543 Tahun 2018 khususnya mengenai pengesahan P3SRS berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Proses pendirian P3SRS dimulai dari tahap pembentukan, pengesahan, dan pencatatan. Pada tahap pembentukan dan pencatatan, seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sifatnya konsisten, akan tetapi pada tahap pengesahan, antara Perwal Bandung No.543 Tahun 2018 dengan peraturan perundang-undangan di atasnya justru bertentangan. Dengan begitu, Perwal Bandung No.543 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan di atasnya, karenanya berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori ketentuan mengenai pengesahan P3SRS tersebut tidak dapat diberlakukan. Demi tercapainya kepastian hukum, maka terhadap Perwal Bandung No.543 Tahun 2018 tersebut dapat dilakukan Judicial Review atau Executive Review.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Konsistensi Vertikal, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, dan Pengesahan P3SRS |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 25 Jul 2019 06:34 |
| Last Modified: | 25 Jul 2019 06:34 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26908 |
Actions (login required)
 |
View Item |
