Siregar, Sakratogi (1387093) (2018) Aspek Hukum Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Data Pribadi Dikaitkan Dengan Hak Untuk Dilupakan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387093_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (193Kb) | Preview |
|
Text
1387093_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (275Kb) |
||
|
Text
1387093_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (336Kb) | Preview |
|
Text
1387093_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (404Kb) |
||
Text
1387093_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (299Kb) |
||
Text
1387093_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (138Kb) |
||
|
Text
1387093_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (126Kb) | Preview |
|
|
Text
1387093_Cover.pdf - Accepted Version Download (267Kb) | Preview |
|
|
Text
1387093_References.pdf - Accepted Version Download (251Kb) | Preview |
Abstract
Pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang masing-masing menyimpan informasi sehingga informasi yang terdapat dalam komputer lain tersebut dapat masyarakat baca pada layar komputer masyarakat sendiri. Berkat kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi, informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses, disimpan, dialihkan, dan disebarluaskan kepada pihak lain secara cepat tanpa izin atau sepengetahuan pemilik informasi. Keinginan menjaga privasi atas informasi pribadi tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pengguna internet, Kebutuhan untuk menjamin pengguna internet atas informasi data pribadi menimbulkan hak yang harus dilindungi, disebut hak untuk dilupakan (Right To Be Forgotten). Kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengawasan data pribadi dalam hak untuk dilupakan (Right To Be Forgotten) (hak atas penghapusan informasi). Sehingga hal ini yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian hukum. Penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengindentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip mengenai hak pengguna, khususnya mengenai data pribadi dalam hak untuk dilupakan (Right To Be Forgotten). Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah terhadap data pribadi dalam pelaksanaan hak untuk dilupakan (Right To Be Forgotten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak untuk dilupakan (Right To Be Forgotten) diawali melalui proses mediasi antara pengguna dan penyelenggara sistem elektronik, bila mediasi tidak dapat mengakomodasi para pihak, maka pengguna dapat langsung memohon penetapan pengadilan terhadap data pribadinya. Pemerintah sudah menyiapkan sebuah lembaga baru yang berfungsi mengamankan internet di Indonesia yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional, khususnya pengawasan terhadap setiap data pribadi dalam hak untuk dilupakan (Right To Be Forgotten).
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak untuk dilupakan, Pengguna, Penyelenggara Sistem Elektronik, data pribadi, pelaksanaan hukum, pengawasan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 05 Apr 2019 07:16 |
Last Modified: | 05 Apr 2019 07:16 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26321 |
Actions (login required)
View Item |