Limbong, Nelly Debora Agustina (1487096) (2018) Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Penenggelamkan Kapal Milik Korporasi Asing dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing yang Melakukan Tindakan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487096_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (255Kb) | Preview |
|
|
Text
1487096_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (590Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1487096_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (523Kb) |
|
|
Text
1487096_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (504Kb) |
|
|
Text
1487096_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (458Kb) |
|
|
Text
1487096_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (135Kb) | Preview |
|
|
Text
1487096_Cover.pdf - Accepted Version Download (415Kb) | Preview |
|
|
Text
1487096_References.pdf - Accepted Version Download (365Kb) | Preview |
Abstract
Indonesia adalah negara kepulauan dalam bentuk satu kesatuan yang harus dijaga keamanannya dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjadikan Indonesia harus lebih ekstra dalam hal menjaga kedaulatannya dalam rangka mengurangi masuknya kapal asing yang mencuri sumber daya alam laut di Indonesia. Kementrian Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut KKP) telah mengambil kebijakan tegas untuk memberantas illegal fishing, yaitu penenggelaman kapal milik korporasi asing. Dalam hal ini yang dapat dituntut tidak hanya mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka seorang terdakwa illegal fishing sudah dianggap bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena dianggap sudah bersalah maka kapal milik korporasi asing yang digunakan untuk melakukan illegal fishing, langsung dibakar atau ditenggelamkan tanpa ada proses hukum terlebih dahulu. Identifikasi Masalah dalam penelitian adalah Bagaimana konsistensi penjatuhan sanksi penenggelaman kapal milik korporasi asing yang melakukan tindakan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dan Bagaimana pertangungjawaban korporasi asing atas terjadinya tindakan illegal fishing berdasarkan sistem hukum Indonesia Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder, terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan illegal fishing. Hasil penelitian menunjukkan, proses hukum acara pidana terhadap penenggelaman kapal di Indonesia sudah sesuai, akan tetapi pada tindakan di lapangan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Di Indonesia, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi, telah diatur dalam Perma No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, tetapi belum ada diaturnya pelaku korporasi asing sebagai subjek hukum, karena Perma No 13 Tahun 2016 daya jangkaunya masih sebatas lokal saja sehingga korporasi asing belum dapat dikenakan sanksi pidana. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah asas praduga tak bersalah berarti bahwa walaupun seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dalam penelitian ini subjek yang dituju adalah korporasi yang ada di luar negeri, sehingga sulit bagi para penegak hukum dapat menjerat korporasi asing untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dan diadili di Indonesia. Untuk dapat mempermudah dalam menjerat korporasi asing, penegak hukum bisa menggunakan Mutual Legal Assistance. Saran dalam penelitian ini adalah Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala. Dalam kasus penenggelaman kapal korporasi asing, secara teori pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan kepada korporasi asing, tetapi secara teknis masih ada kesulitan dalam menjerat dan mengadili korporasi asing Indonesia karena kekosongan hukum, yang mana perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga diperlukan sebuah payung hukum untuk dapat menjerat korporasi asing yang melakukan tindak pidana di perairan Indonesia
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penenggelaman Kapal, Korporasi Asing, Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana, Asas Praduga Tak Bersalah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 05 Apr 2019 06:20 |
| Last Modified: | 05 Apr 2019 06:20 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26317 |
Actions (login required)
 |
View Item |
