Kusuma, Moch, Ricardi Pratama (1287027) (2018) Legal Memorandum Penggunaan Obat Golongan II dan III Secara Bebas oleh Artis Tora Sudiro. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1287027_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (359Kb) | Preview |
|
|
Text
1287027_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (354Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1287027_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (330Kb) |
|
|
Text
1287027_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (441Kb) |
|
|
Text
1287027_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (300Kb) |
|
|
Text
1287027_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (127Kb) | Preview |
|
|
Text
1287027_Cover.pdf - Accepted Version Download (236Kb) | Preview |
|
|
Text
1287027_References.pdf - Accepted Version Download (228Kb) | Preview |
Abstract
Pemerintah Negara Indonesia berperan aktif dalam mengusahakan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pengusahaan kesehatan bagi warga negara pada saat ini diutamakan dari usaha preventif yaitu pengawasan pencegahan penyalahgunaan peredaran obat. Pada kasus artis Tora Sudiro, terdapat hal yang menarik dalam penyalahgunaan obat dengan merek dagang Dumolid. Kasus Tora menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat Dumolid bisa terjadi karena lemahnya pengawasan penegakan hukum kesehatan pada dokter, farmakologi dan apoteker. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian terhadap kasus Tora Sudiro agar terjadi perbaikan nyata bagi Undang-Undang Kesehatan dan Aturan Pelaksanaannya. Legal Momerandum ini melalui metode yuridis normatif dan disusun secara sistematis dari mulai pencarian data kasus posisi yang dapat dipercaya, pengumpulan aturan-aturan hukum positif yang ada hingga landasan atau asas yang mempunyai korelasi terhadap kasus tersebut. Hal yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu apakah peraturan tentang perubahan zat yang terkandung dalam dumolid menjadi benzodiazepin ini sudah terlaksana dengan baik, bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap bahaya Dumolid, dan bagaimana antisipasi dan sosialisasi pemerintah agar tidak terjadi kembali kasus Tora Sudiro. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah akibat perubahan Obat Dumolid menjadi Kelas Benzodiazepin adalah terdapat perubahan perlakuan terhadap pemberian obat Dumolid yaitu harus melalui resep obat yang ditebus pada apotik tertentu. Peraturan atas perubahan Obat Dumolid menjadi Psikotropika golongan Benzodiazepin terdapat pada tingkat Nasional dan daerah, namun pengawasan penyalahgunaan obat Dumolid di tingkat daerah lemah karena hanya sebatas penyuluhan. Peran pemerintah atas perubahan ketentuan golongan obat seperti dalam kasus Tora Sudiro adalah sebagai pembina dan pengawas langsung bagi pelaksana pengaturan undang-undang psikotropika dan peraturan-peraturan perubahannya. Saran yang dapat diberikan penulis adalah bagi Dokter agar setiap memberikan resep maupun kopian resep obat harus berkoordinasi dengan BPOM agar pengawasan terhadap obat dan peredarannya menjadi lebih kuat. Bagi BPOM agar tidak hanya mengurusi mengenai ijin-ijin administrative (apotik, obat, makanan) namun juga harus mengawasi peredaran obat dan resep serta kopian resep dari dokter, pemerintah (dalam hal ini BPOM) harus lebih memperketat ijin peredaran obat-obat psikotropika dan memperluas kewenangan BPOM untuk mengawasi peredaran obat semacam Dumolid.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Artis, Penyalahgunaan, Obat, Dumolid, Psikotropika |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 04 Apr 2019 07:02 |
| Last Modified: | 04 Apr 2019 07:02 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26302 |
Actions (login required)
 |
View Item |
