Parulian, Hizkya Ganda (1187051) (2018) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah yang Sebagian Tanahnya Digunakan Untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Dahulu Kabupaten Bandung) Terjait Kebijakan Land Reform. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1187051_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (224Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1187051_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (968Kb) |
|
|
Text
1187051_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (260Kb) | Preview |
|
|
Text
1187051_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (293Kb) |
|
|
Text
1187051_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (574Kb) |
|
|
Text
1187051_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (259Kb) |
|
|
Text
1187051_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (125Kb) | Preview |
|
|
Text
1187051_Cover.pdf - Accepted Version Download (260Kb) | Preview |
|
|
Text
1187051_References.pdf - Accepted Version Download (122Kb) | Preview |
Abstract
Penyusunan Legal Memorandum ini merumuskan permasalahan pokok dengan latar belakang yakni land reform yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat khususnya petani. Salah satu objek land reform adalah tanah berlebih yang dilarang oleh UUPA. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang land reform Indonesia mengatur bagaimana penyelesaian dan pemberian ganti kerugian pada bekas pemilik. Masalah hukum yang timbul dari kasus yang diteliti oleh penulis adalah dengan diklaimnya tanah hak milik Adiwarta dan ahli warsinya sebagai objek land reform oleh Pemerintah Bandung Barat (dahulu Kabupaten Bandung) dan hingga saat ini menjadi pasar. Namun pengambilalihan tanah tersebut tidak disertakan dengan pemberian ganti kerugian dan pembuatan akta pelepasan hak. Sehingga kepastian hukum atas hak tanah Adiwarta dan ahli warsinya tidaklah terjamin sesuai peraturan yang berlaku. Dalam penulisan ini dilakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta pembahasan mengenai teori : (1) land reform; (2) Hak Atas Tanah; (3) Pendaftaran Tanah; (4) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah; (5) Peralihan Hak Atas Tanah; (5) Ganti Kerugian Dalam Hukum Perdata; (7) Perbuatan Melawan Hukum; (8) Ganti Kerugian terkait program land reform. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah yang dimiliki Adiwarta dan ahli warisnya yang terkena kebijakan land reform Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebenarnya telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terbukti telah lalai dengan tidak membayarkan ganti rugi dan membuat akta pelepasan tanah, sehingga kepastian hak atas tanah Adiwarta dan ahli warisnya tidak terjamin. Penulis menyarankan agar dalam menjalankan program land reform, pemerintah haruslah berdasarkan ketelitian dan kehati-hatian, sehingga kepastian atas hak tanah setiap warga tetaplah terjamin.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | kebijakan land reform, perlindungan hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 04 Apr 2019 06:43 |
| Last Modified: | 04 Apr 2019 06:43 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26299 |
Actions (login required)
 |
View Item |
