Kepastian Hukum Status Nahkoda Asing dan Perlindungan Hukum Bagi Nahkoda Asing di Kapal Berbendera Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Nugraha, I Putu Aditya Arya (1387047) (2018) Kepastian Hukum Status Nahkoda Asing dan Perlindungan Hukum Bagi Nahkoda Asing di Kapal Berbendera Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1387047_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (319Kb) | Preview
Preview	Text 1387047_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (545Kb) | Preview
	Text 1387047_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (289Kb)
	Text 1387047_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (284Kb)
	Text 1387047_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (274Kb)
Preview	Text 1387047_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (138Kb) | Preview
Preview	Text 1387047_Cover.pdf - Accepted Version Download (261Kb) | Preview
Preview	Text 1387047_References.pdf - Accepted Version Download (125Kb) | Preview

Abstract

Negara Hukum berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas hukum yang adil dan baik. Kekuasan negara harus dilandaskan pada kekuasan hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Beberapa alasan utama alasan negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Ekonomi merupakan satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan Negara Indonesia membutuhkan tenaga kerja asing baik dalam sektor perkantoran maupun perindustrian. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif yang difokuskan pada nahkoda asing dalam bidang kelautan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum Kelautan khususnya nahkoda asing. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang mengacu kepada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku kelautan, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum kelautan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nahkoda asing sejauh ini masih cukup baik namun perlu diperkuat mengenai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa harus terdapat ekstradisi terhadap nahkoda. Melihat dari pada kerancuan peraturan yang berlaku di Indonesia cukup membuat status nahkoda sempat dipertanyakan. Tetapi mengingat bahwa nahkoda merupakan lex specialis derogat generalis maka nahkoda merupakan bidang yang spesial dalam menjalankan profesinya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Nahkoda Asing, Kelautan, Pemanfaatan Kelautan, Imigrasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Apr 2019 05:58
Last Modified:	04 Apr 2019 05:58
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26291

Actions (login required)

View Item