Pravitasari, E. Hanidita (1487016) (2018) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Petani Garam dan Akibat Kebijakan Impor Garam Dikaitkan Dengan Kearifan Lokal dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487016_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (221Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1487016_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (233Kb) |
|
|
Text
1487016_Chapter1.pdf - Published Version Download (568Kb) | Preview |
|
|
Text
1487016_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (423Kb) |
|
|
Text
1487016_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (392Kb) |
|
|
Text
1487016_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (557Kb) |
|
|
Text
1487016_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (60Kb) | Preview |
|
|
Text
1487016_Cover.pdf - Accepted Version Download (246Kb) | Preview |
|
|
Text
1487016_References.pdf - Accepted Version Download (311Kb) | Preview |
Abstract
Garam merupakan komoditi andalan utama Bangsa Indonesia. Sebagai negara maritim, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Secara geografis Indonesia menjadi faktor pendukung produksi garam, karena beriklim tropis. Salah satu daerah penghasil garam terbesar di daerah Papas Madura. Namun produksi garam Indonesia menurun, sedangkan kebutuhan komoditi garam meningkat setiap tahunnya. Sebab itulah Pemerintah membuka kebijakan impor. Indonesia mendatangkan garam dari Australia, India, dan Singapura. Tujuan penulis meninjau ini adalah untuk mengkaji kearifan lokal dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait impor garam dan mengkaji perlindungan hukum bagi petani garam terkait kebijakan impor garam Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder, terdiri dari UUD RI 1945, Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015 Tentang Impor Garam, UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan kebijakan impor. Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan impor merupakan kebijakan yang abu-abu. Karena di satu sisi kebijakan impor membantu perekonomian dan kebutuhan pasar, tetapi satu sisi tidak pro keadilan bagi rakyat khususnya petani garam, karena tidak ada asas transparansi dari pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan, peran pemerintah yang seharusnya memberi perlindungan hukum senyatanya hanya memikirkan kepentingan importir saja. Hal ini tidak mencerminkan id dalam UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Seharunya Pemerintah serius pada program kerja pemerintahan supaya tidak impor garam terus menerus, dan lebih mementingkan nasib para petani garam.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Negara maritim, Kebijkan Pemerintah, Impor, Petani garam |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 04 Apr 2019 03:12 |
| Last Modified: | 04 Apr 2019 03:12 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26279 |
Actions (login required)
 |
View Item |
