Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Simpan Pinjam Sebagai Korporasi Dalam Kasus Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Secara Ilegal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Adeline, Livany (1487068) (2018) Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Simpan Pinjam Sebagai Korporasi Dalam Kasus Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Secara Ilegal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1487068_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (429Kb) | Preview
	Text 1487068_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (4Mb)
Preview	Text 1487068_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (419Kb) | Preview
	Text 1487068_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (528Kb)
	Text 1487068_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (353Kb)
	Text 1487068_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (471Kb)
Preview	Text 1487068_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (123Kb) | Preview
Preview	Text 1487068_Cover.pdf - Accepted Version Download (352Kb) | Preview
Preview	Text 1487068_References.pdf - Accepted Version Download (149Kb) | Preview

Abstract

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan bidang usaha simpan pinjam. Pengaturan bidang usaha tersebut diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi hanya dapat melakukan penghimpunan dana yang berasal dari anggota koperasi dan atau koperasi lainnya, dengan kata lain koperasi simpan pinjam tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana yang berasal dari luar anggota koperasi. Dalam kenyataannya, saat ini koperasi simpan pinjam banyak yang melakukan tindakan penghimpunan dana dari luar anggota koperasi yakni masyarakat. Tindakan koperasi simpan pinjam tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pengurus koperasi. Sedangkan sanksi bagi koperasi berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sanksi administratif berupa pembubaran koperasi oleh Pemerintah. Kendati demikian, implementasi pemberian sanksi administratif tersebut tidak menunjang kepastian hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta bahan hukum sekunder. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif dan dengan pola pikir logika deduktif. Hasil dari penelitian ini, koperasi simpan pinjam merupakan bagian dari korporasi yang secara teoritis berdasarkan doktrin identifikasi dan doktrin gabungan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap koperasi dapat dijadikan solusi untuk mengoptimalkan pemberian sanksi yang lebih menunjang kepastian hukum bagi pelaksanaan aktivitas koperasi simpan pinjam. Saran bagi pembuat undang-undang agar dapat memperbaharui undang-undang koperasi yang memuat sanksi pidana, bagi dinas koperasi agar lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dan bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan koperasi untuk terlebih dahulu memastikan bidang usaha yang hendak dijalankan dan bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan koperasi simpan pinjam yang melakukan penghimpunan dana secara ilegal.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana, Koperasi Simpan Pinjam, Korporasi, Penghimpunan Dana Ilegal, Doktrin Identifikasi, Doktrin Gabungan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	02 Apr 2019 07:45
Last Modified:	02 Apr 2019 07:45
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26270

Actions (login required)

View Item