Cinta, Analisa (1487086) (2018) Tinjauan Yuridis Regulasi Over the Top (OTT) dan Pengawasan Pemerintah Terkait Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Konten Layanan Over the Top (OTT) di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487086_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (272Kb) | Preview |
|
|
Text
1487086_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (344Kb) | Preview |
|
Text
1487086_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (542Kb) |
||
Text
1487086_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (314Kb) |
||
Text
1487086_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (305Kb) |
||
|
Text
1487086_Chapter5.pdf - Accepted Version Download (237Kb) | Preview |
|
|
Text
1487086_COVER.pdf - Accepted Version Download (235Kb) | Preview |
|
|
Text
1487086_Reference.pdf - Accepted Version Download (571Kb) | Preview |
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Regulasi di bidang Teknologi Informasi khusus nya pada layanan Over The Top (OTT), sebagai layanan Teknologi Informasi yang dijalankan oleh pelaku telekomunikasi jasa dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet, layanan yang disampaikan yaitu melalui jaringan, infrastruktur milik operator, namun tanpa ada kerjasama dengan operator maupun pemerintah di Indonesia. Kehadiran OTT di Indonesia dapat diibaratkan seperti pedagang yang berjualan di dalam rumah tanpa meminta izin kepada pemiliknya, dan itu merupakan contoh tindakan yang tidak etis karena tidak menghargai kedaulatan negara dengan tidak mengurus perizinan, dan tidak ada perlindungan bagi masyarakat penggunanya. Peraturan yang berkaitan dengan layanan OTT belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, baru secara garis besar diatur dalam peraturan tentang Telekomunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya pihak pemerintah segera menerbitkan peraturan terkait layanan OTT untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang Telekomunikasi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penilitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi kemudian dikaitkan dengan keberadaan OTT saat ini. Data-data yang digunakan dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Para pelaku usaha Over The Top saat ini terikat oleh Surat Edaran MENKOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) yang didalamnya telah mengatur bagaimana prosedur mengenai perizinan berupa kewajiban dibentuknya Badan Usaha Tetap oleh para pelaku usaha OTT, yang kemudian timbul kewajiban para pelaku usaha untuk membayar pajak serta adanya bentuk kerjasama dengan operator di Indonesia, juga adanya perlindungan data bagi masyarakat. Akibat hukum apabila para pelaku usaha OTT tidak mengikuti prosedur akan diblokir dan adanya larangan untuk beroperasi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran tersebut.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hukum Teknologi Informasi, Over the Top (OTT). |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 02 Apr 2019 02:29 |
Last Modified: | 02 Apr 2019 02:29 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26254 |
Actions (login required)
View Item |