Winata, Calvin Wicky (1487053) (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Kepailitan Lembaga Perkreditan Desa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajibang Pembayaran Utang. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487053_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (84Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1487053_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3609Kb) |
|
|
Text
1487053_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (205Kb) | Preview |
|
|
Text
1487053_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (256Kb) |
|
|
Text
1487053_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (321Kb) |
|
|
Text
1487053_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (163Kb) |
|
|
Text
1487053_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (71Kb) | Preview |
|
|
Text
1487053_Cover.pdf - Accepted Version Download (84Kb) | Preview |
|
|
Text
1487053_References.pdf - Accepted Version Download (78Kb) | Preview |
Abstract
Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan yang didirikan di setiap desa di daerah Provinsi Bali, bersifat menghimpun dan meminjamkan dana kepada masyarakat desa untuk usaha kecil di satu desa. Seiring tumbuh dan berkembangnya didapati berbagai permasalahan hukum yang terjadi, salah satunya ialah terdapat 43 Lembaga Perkreditan Desa terancam dipailitkan, hal tersebut dikarenakan timbul utang yang diakibatkan karena ulah para pengelola, sehingga membuat suatu keadaan tidak mampu membayar utang kepada nasabah membuat Lembaga Perkeditan Desa terancam dipailitkan oleh para Kreditor, Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis berdasarkan dari penggabungan perolehan data primer, sekunder dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi litelatur, menggunakan konsep pendekatan penelitian konseptual dan Undang-Undang dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari indentifikasi masalah. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa bentuk Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan fakta-fakta ditemukan adalah Badan Usaha Milik Desa Non Badan Hukum, mengenai pertanggungjawaban atas pailit Lembaga Perkreditan Desa akan dibebankan kepada seluruh Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1), (2) dab (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 serta akan timbul suatu akibat hukum kepailitan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemnbayaran Utang dibebankan kepada Lembaga Perkreditan Desa dan Pertaturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Harapan penulis terhadap penelitian ini adalah terkendala kesulitan dalam mencari studi litelatur baik itu buku, jurnal, artikel maupun skripsi yang membahas tentang Lembaga Perkreditan Desa, tentu hal tersebut sangat disayangkan padahal Lembaga Perkreditan Desa memiliki banyak permasalahan hukum yang dapat dilakukan sebuah penelitian hukum. Sebagai contoh belum ada kajian terhadap bagaimana pembebanan atas nilai pajak yang dibebankan kepada Lembaga Perkreditan Desa, dan lain-lain, diakhir penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia perkembangan hukum di Indonesia serta adanya civitas akademika hukum yang meneliti lebih mendalam mengenai keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Bali.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Lembaga Perkreditan Desa, Kepailitan, Badan Usaha Milik Desa Non Badan Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 02:07 |
| Last Modified: | 02 Apr 2019 02:07 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26251 |
Actions (login required)
 |
View Item |
