Tinjauan Yuridis Kebebasan Berkontrak Para Pihak Berdasarkan Azas Privity of Contract Dalam Hubungan Hukum yang Terkait Syarat dan Ketentuan Buku Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kita Undang-Undang Hukum Perdata

Christian, Kevin (1487004) (2018) Tinjauan Yuridis Kebebasan Berkontrak Para Pihak Berdasarkan Azas Privity of Contract Dalam Hubungan Hukum yang Terkait Syarat dan Ketentuan Buku Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1487004_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (660Kb) | Preview
	Text 1487004_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1170Kb)
Preview	Text 1487004_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (2557Kb) | Preview
	Text 1487004_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (4085Kb)
	Text 1487004_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3131Kb)
	Text 1487004_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5Mb)
Preview	Text 1487004_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (726Kb) | Preview
Preview	Text 1487004_Cover.pdf - Accepted Version Download (684Kb) | Preview
Preview	Text 1487004_References.pdf - Accepted Version Download (407Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan dalam dunia bisnis yang pesat menimbulkan berbagai macam cara dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha agar bisnis yang dijalankan pelaku usaha dapat memberikan keuntungan yang besar. Salah satu permasalahannya adalah pencantuman klausula baku. Dalam praktiknya, terjadi suatu kesepakatan yang dibuat dimana pelaku usaha sudah menyiapkan klausula baku dalam perjanjian. Dalam hal ini, konsumen mengikatkan diri pada klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen memiliki implikasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata serta dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1340 KUHPerdata mengenai azas Pricity of Contract, Pasal 1338 KUHPrdata mengenai azas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Permasalahan hukum yang timbul pada saat konsumen melakukan wanprestasi atau dirasa adanya ketimpangan dalam pelaksanaan perjanjian sehingga kesepakatan tersebut dapat digugat dengan mendalilkan kepada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini bersifat Yuridis Normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ) dan pendekatan konseptual ( berdasarkan doktrin-doktrin yang khusus dalam bidang hukum konsumen dan hukum perdata ). Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukan adanya permasalahan penerapan hukum dari azas kebebasan berkontrak dikaitkan dengan azas privity of contract, permasalahan dalam syarat dan ketentuan baku dalam Pasal 18 yang dapat memberikan suatu kebatalan hukum dan mengenai substansi kontrak yang disepakati dan telah terikat dengan azas privity of contract ditinjau dari Pasal 1340 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum agar konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi tawar mendapatkan hak-haknya secara normatif. Keterkaitan dengan kesepakatan dan keterikatan dalam kontrak sebagaimana telah di bahas di atas harus dapat memberikan kepastian, ketertiban dan manfaat bagi setiap orang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	02 Apr 2019 02:02
Last Modified:	02 Apr 2019 02:02
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26250

Actions (login required)

View Item