Pertanggungjawaban Hukum Produsen Beras Terkait Informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang Menyesatkan Dihubungkan Dengan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Fahira, Jihan (1487085) (2018) Pertanggungjawaban Hukum Produsen Beras Terkait Informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang Menyesatkan Dihubungkan Dengan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1487085_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (182Kb) | Preview
[img] Text
1487085_Appendinces.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (37Kb)
[img]
Preview
Text
1487085_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (642Kb) | Preview
[img] Text
1487085_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (542Kb)
[img] Text
1487085_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1234Kb)
[img] Text
1487085_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (852Kb)
[img]
Preview
Text
1487085_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (117Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1487085_Cover.pdf - Accepted Version

Download (280Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1487085_References.pdf - Accepted Version

Download (172Kb) | Preview

Abstract

Kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsinya dan adanya kesulitan untuk meneliti mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Maka dari itu perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditingkatkan dari segi kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Seperti halnya pada produk beras yang diproduksi dengan informasi Angka kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan tidak berdasarkan yang dicantumkan pada label kemasan masih kerap terjadi hingga saat ini, tidak seharusnya produsen memasarkan produk dengan informasi yang menyesatkan sebagaimana tercantum pada label kemasan karena dapat merugikan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang diakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa produsen yang mencantumkan informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan dapat dikenakan tanggungjawab administrative, perdata maupun pidana. Sanksi administrative diterapkan terlebih dahulu dengan mengesampingkan hukum perdata, karena pada dasarnya sifat dari hukum pidana adalah upaya hukum terakhir/ultimum remedium. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga masyarakatnya, yang dalam hal peredaran produk beras tersebut adalah melindungi konsumen dari produk beras yang menyesatkan, karena dalam suatu negara hukum kesejahteraan, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Angka Kecupan Gizi(AKG), hak konsumen, konsumen, pelaku usaha, dan perlindungan konsumen.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 02 Apr 2019 01:15
Last Modified: 02 Apr 2019 01:15
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26246

Actions (login required)

View Item View Item