Soraya, Lauditta (1487034) (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Peradilan Pidana Atas Kesalahan Berat Sebagai Dasar Bagi Perusahaan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pasca Judicial Review Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487034_abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (238Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1487034_appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1159Kb) |
|
|
Text
1487034_chapter1.pdf - Accepted Version Download (524Kb) | Preview |
|
|
Text
1487034_chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (344Kb) |
|
|
Text
1487034_chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (456Kb) |
|
|
Text
1487034_chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (396Kb) |
|
|
Text
1487034_conclusion.pdf - Accepted Version Download (246Kb) | Preview |
|
|
Text
1487034_cover.pdf - Accepted Version Download (234Kb) | Preview |
|
|
Text
1487034_references.pdf - Accepted Version Download (287Kb) | Preview |
Abstract
Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan yang salah satu karakteristiknya adalah lebih dari setengah pengeluaran negara tersebut ditujukan untuk kebijakan sosial atau tanggung jawab untuk penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi warganya. Salah satu upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum tersebut adalah penyelenggaraan pada bidang ketenagakerjaan yang baik dan memadai. Pemutusan Hubungan Kerja menjadi salah satu konsen yang diatur dalam berbagai peraturan ketenagakerjaan, mengingat terdapat kepentingan berbagai pihak di dalamnya. Peran pemerintah dianggap penting terutama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sesuai dengan bahasan Pemutusan Hubungan Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait adanya proses peradilan pidana, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, dan literatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat. Metode penelitian yuridis normatif dimulai dengan menganalisis konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk melihat peraturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki instrumen dalam hal pengaturan yang jelas terhadap pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang dilakukan buruh/karyawan dengan tujuan melindungi semua pihak yang ada dalam lingkungan hubungan industrial, termasuk pihak perusahaan. Hal ini diperlukan demi menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan bagi semua pihak dalam menjalankan proses pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Proses Peradilan Pidana, Kesalahan Berat, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Judicial Review |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 01 Apr 2019 08:37 |
| Last Modified: | 01 Apr 2019 08:37 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26245 |
Actions (login required)
 |
View Item |
