Christine, Gabriela Hanna (1387018) (2017) Tinjauan Yuridis Tentang Lisensi Wajib dan Kepentingan Negara yang Mengayomi Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387018_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (320Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387018_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (13Mb) |
|
|
Text
1387018_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (496Kb) | Preview |
|
|
Text
1387018_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (376Kb) |
|
|
Text
1387018_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (377Kb) |
|
|
Text
1387018_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (354Kb) |
|
|
Text
1387018_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (205Kb) | Preview |
|
|
Text
1387018_Cover.pdf - Accepted Version Download (263Kb) | Preview |
|
|
Text
1387018_References.pdf - Accepted Version Download (227Kb) | Preview |
Abstract
Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten. Keberadaan lisensi paten tersebut membuat seseorang atau badan hukum mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang telah diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu dan dengan syarat tertentu. Paten juga mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap lisensi wajib paten dan bagaimana penghapusan Paten serta akibat hukumnya terhadap pemegang lisensi wajib paten serta bagaimana bentuk pengayoman negara bagi masyarakat terkait pelaksanaan Lisensi Wajib dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif yang difokuskan pada UU Paten Baru untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif bidang KI. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang mengacu kepada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku KI, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum Kekayaan Intelektual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pemegang lisensi adalah pemegang/penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang berhak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130. Penelitian ini juga menunjukan bahwa perjanjian TRIPs tidak hanya memungkinkan dilakukan lisensi wajib, tetapi juga dalam hal memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang amat mendesak atau untuk kepentingan pertahanan keamanan dimungkinkan pelaksanaan paten oleh pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Lisensi Wajib, Hak Eksklusif, Paten, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 23 Nov 2017 04:12 |
| Last Modified: | 23 Nov 2017 04:12 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23772 |
Actions (login required)
 |
View Item |
