Yehezkiel, Winade (1187067) (2017) Tanggung Jawab Penulis Buku dan Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Peredaran Buku Dengan Isi/Konten yang Menyesatkan Pembaca Dikaitkan Dengan Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1187067_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (530Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1187067_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (18Mb) |
|
|
Text
1187067_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (532Kb) | Preview |
|
|
Text
1187067_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (461Kb) |
|
|
Text
1187067_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (557Kb) |
|
|
Text
1187067_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (619Kb) |
|
|
Text
1187067_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (237Kb) | Preview |
|
|
Text
1187067_Cover.pdf - Accepted Version Download (337Kb) | Preview |
|
|
Text
1187067_References.pdf - Accepted Version Download (159Kb) | Preview |
Abstract
Kegiatan menulis merupakan bentuk perwujudan kehendak bebas penulis yang dituangkan ke dalam tulisan. Hasil tulisan yang paling banyak ditemui adalah buku. Pada perkembangannya terdapat buku menyesatkan yang beredar di masyarakat. Hal ini menimbulkan pertentangan antara kebebasan menulis dan peredaran buku yang menyesatkan pembaca. Untuk itu penulis buku dituntut bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Berkaitan dengan peredaran buku yang menyesatkan, pemerintah memiliki peran dalam mengawasi peredaran buku menyesatkan. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, seperti perundang-undangan yang terkait di dalam penulisan buku, yaitu : UU Sistem Perbukuan, UUPK, UUHC. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku tentang Hak Cipta, Perlindungan Konsumen, dan Peredaran Buku. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan, yang ada pada artikel dan laman-laman elektronik mengenai kontrak penerbitan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab penulis buku terhadap peredaran buku yang menyesatkan terbagi atas 2 (dua) unsur, yakni Undang-Undang dan Perjanjian. Konsep pertanggungjawaban penulis terbagi atas 2 (dua), yakni Strict Liability dan based on fault liability. Pertanggungjawaban penulis buku terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban penulis dalam hal korporasi dan tanggung jawab renteng para pihak penerbitan buku. Terdapatnya klausul “isi diluar tanggung jawab penerbit”, merupakan tanggung jawab renteng para pihak. bagi penulis, beban pertanggungjawaban timbul secara pribadi. Penerbit dikenai beban pertanggungjawaban karena memiliki tanggung jawab korporasi dan renteng. Percetakan memiliki bentuk tanggung jawab secara korporasi dan renteng. Oleh karena itu, pertanggung jawaban para pihak (penulis dan penerbit) terhadap klausul mengenai pengalihan tanggung jawab merupakan tanggung jawab dalam bentuk renteng atau bersama-sama. Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran buku menyesatkan terbagi atas 2 (dua), yakni sebagai pembina dan sebagai pengawas. Sebagai pembina dikoordinir oleh Menteri dan Menteri terkait. Sedangkan sebagai pengawas diwakili oleh Pihak Kepolisian beserta dengan PPNS sebagai aparatur negara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban, Buku Menyesatkan, Penulis, Para pihak, Pemerintah. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 08 Nov 2017 03:09 |
| Last Modified: | 08 Nov 2017 03:09 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23733 |
Actions (login required)
 |
View Item |
