Keberadaan Kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan yang Berada Di Luar Negri Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Mengalami Permasalahan Dalam Bidang Asuransi Sosial

Meiliana, Tri (1387036) (2017) Keberadaan Kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan yang Berada Di Luar Negri Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Mengalami Permasalahan Dalam Bidang Asuransi Sosial. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1387036_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (216Kb) | Preview
	Text 1387036_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3557Kb)
Preview	Text 1387036_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (575Kb) | Preview
	Text 1387036_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (425Kb)
	Text 1387036_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (431Kb)
	Text 1387036_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (589Kb)
Preview	Text 1387036_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (291Kb) | Preview
Preview	Text 1387036_Cover.pdf - Accepted Version Download (328Kb) | Preview
Preview	Text 1387036_References.pdf - Accepted Version Download (296Kb) | Preview

Abstract

Para pekerja di dalam negeri diberikan perlindungan berupa asuransi BPJS Ketenagakerjaan, begitu pun dengan para pekerja di luar negeri. Di Indonesia keberadaan kantor perusahaan asuransi sudah ada di setiap provinsi sehingga para pekerja ketika ingin mengajukan klaim dapat dengan mudah untuk pengurusan klaim tersebut. Sedangkan untuk para pekerja di luar negeri kantor perwakilan perusahaan asuransi tidak ada sehingga mempersulit bagi TKI yang akan mengajukan klaim. Sehingga perlindungan terhadap TKI apabila tidak adanya kantor perwakilan perusahaan asuransi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada dan perlindungannya harus sama antara pekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada tidak adanya kantor perwakilan perusahaan asuransi di luar negeri adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perasuransian, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Pendekatan kasus terhadap permasalahan yang terjadi juga dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di perlukan bagi TKI yang berada di luar negeri. Meskipun dalam ketentuan yang berkaitan dengan asuransi TKI tidak dijelaskan bahwa kantor BPJS Ketenagakerjaan tidak harus berdekatan akan tetapi para TKI harus mendapat proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil di mana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Meskipun keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan tidak ada di negara di mana para TKI bekerja, pemerintah tetap melakukan perlindungan kepada TKI. Apabila TKI sakit, kecelakaan selama bekerja dan meninggal dunia, PPTKIS wajib untuk mengurusi sampai TKI tersebut sembuh sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-104 A/Men/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Pemerintah sebaiknya mengatur mengenai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri untuk mempermudah para TKI ketika ingin mengajukan klaim mengenai asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu TKI harus lebih berhati-hati, teliti dan cerdas dalam bekerja. Dan untuk PPTKIS harus memberikan informasi kepada para calon TKI/TKI yang akan bekerja keluar negeri.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tenaga Kerja Indonesia, Asuransi TKI, BPJS Ketenagakerjaan, PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan Perlindungan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	08 Nov 2017 03:02
Last Modified:	08 Nov 2017 03:02
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23732

Actions (login required)

View Item