Tinjauan Yuridis Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perkembangan Perjanjian Hak Guna Pakai Produktif Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Damara, Ivan (1287080) (2017) Tinjauan Yuridis Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perkembangan Perjanjian Hak Guna Pakai Produktif Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1287080_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (588Kb) | Preview
	Text 1287080_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (6Mb)
Preview	Text 1287080_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (393Kb) | Preview
	Text 1287080_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (427Kb)
	Text 1287080_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (389Kb)
	Text 1287080_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (348Kb)
Preview	Text 1287080_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (232Kb) | Preview
Preview	Text 1287080_Cover.pdf - Accepted Version Download (240Kb) | Preview
Preview	Text 1287080_References.pdf - Accepted Version Download (341Kb) | Preview

Abstract

Dewasa ini, perkembangan kontrak sudah menjadi hal yang lazim dalam praktik bisnis, termasuk di dalam praktik pembiayaan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Penggunaan kontrak ini bernama kontrak Hak Guna Pakai Produktif yang di keluarkan oleh PT. Inti Benua Indonesia. Penggunaan klausul baku seringali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan dirugikan. Di Indonesia, terapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi untuk mengatur, membina, mengawasi aktivitas lembaga pembiayaan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dalam pemberlakuan klausul baku di dalam kontrak sewa guna usaha akibat hukum yang dapat dikenakan bagi sewa guna usaha atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang klausul baku, dan peranan OJK dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan metode ini, penulis menggunakakan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan dan keputusan hukum, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) dalam hal ini, dilakukan analisis terhadap asas hukum dan kaidah hukum dikaitkan dengan fakta dan kasus konkrit. Sebagaimana data diperoleh dari studi pustaka. Di samping itu, studi lapangan juga dilakukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang akibat hukum dari pemberlakuan klausul baku dalam perjanjian sewa guna usaha yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu pembatalan klausul baku berdasarkan pasal 18 undang-undang tentang perlindungan konsumen dapat dijadikannya sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sebagai upaya untuk melindungi hak nasabah, OJK berperan dalam mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik aktivitas lembaga pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan klausul baku, apabila konsumen merasa dirugikan maka konsumen dapat melaporkan masalah tersebut kepada OJK dan OJK akan menindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan sampai dengan pemberian sanksi. Sampai saat ini, tindakan yang sudah dilakukan dengan baik sebagai upaya memberikan perlindungan kepada nasabah adalah tindakan pengaturan dan pemberian sanksi. OJK mengeluarkan antara terkait dengan perlindungan konsumen dan pencegakan hukum berupa penjatuhan sanksi, namun OJK belum melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan secara terkait dengan perlindungan konsumen dan OJK dapat lebih melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	OJK, Kalusul Baku, HGPP (Hak Guna Pakai Produktif), Perlindungan Konsumen.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Sep 2017 09:00
Last Modified:	06 Sep 2017 09:00
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23073

Actions (login required)

View Item