Raga, Maria Sisilia Gracela (1487097) (2017) "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Karya Pt.Freeport Indonesia dan Pertanggungjawaban yang Dimilikinya Sebagai Multinational Corporation Kepada Pemerintah Indonesia Sebagai Negara Penerima Modal dan Akibatnya Bagi Negara Penanam Modal Terkait Perubahan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (Iupk) ". Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487097_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (398Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1487097_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2001Kb) |
|
|
Text
1487097_Chapter 1.pdf - Accepted Version Download (409Kb) | Preview |
|
|
Text
1487097_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (487Kb) |
|
|
Text
1487097_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (479Kb) |
|
|
Text
1487097_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (538Kb) |
|
|
Text
1487097_Chapter5.pdf - Accepted Version Download (145Kb) | Preview |
|
|
Text
1487097_Cover.pdf - Accepted Version Download (240Kb) | Preview |
|
|
Text
1487097_References.pdf - Accepted Version Download (60Kb) | Preview |
Abstract
Kedudukan Kontrak Karya yang menjadi landasan hukum kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing dalam hal ini PT.Freeport Indonesia telah menjadi suatu kesenjangan hukum yang selalu dipermasalahkan beberapa tahun terakhir ini Terutama sejak diterbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun permasalahan hukum yang diteliti adalah mengenai kedudukan kontrak Karya PT Freeport Indonesia dan pertanggungjawaban serta akibatnya sebagai Multinational Corporation terhadap Home State dan Host State. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengkaji kedudukan Kontrak Karya milik PT FI menganalisis akibat apabila PT FI tidak mematuhi kebijakan pemerintah untuk merubah KK menjadi IUPK dan mengkaji mengenai pertanggungjawaban yang dimiliki PT FI sebagai Multinational Corporation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pendekatan perundang-undangan mengacu pada KUHPER, UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian pendekatan konseptual yang digunakan oleh penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai hubungan kontraktual antara pemerintah dengan pihak asing dalam hal ini MNC. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan dan batubara dan KK antara PT FI dengan pemerintah Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan Kontrak Karya dan Multinational corporation serta kamus kamus. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kedudukan KK milik PT FI secara kontraktual karena kontrak tersebut mengandung unsur publik maka harus menyesuaikan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 dalam hal pembangunan smelter dan dengan adanya PP Nomor 1 Tahun 2017 PT FI yang belum membangun smelter sampai 100% tidak dapat melakukan ekspor konsentrat kecuali PT Freeport merubah kontraknya menjadi IUPK. Kemudian dengan adanya pertanggungjawaban yang diemban sebagai MNC mengharuskan PT FI untuk patuh dan taat dengan kebijakan pemerintah penerima modal yaitu PTFI untuk mengekspor konsentrat harus merubah Kontrak Karya menjadi IUPK. Selain itu dengan tidak terdapatnya klausul arbitrase mengakibatkan PT FI hanya dapat melakukan gugatan arbitrase apabila telah membuat akta kompromis yaitu perjanjian tentang arbitrase yang baru ada setelah terjadinya sengketa sehingga apabila PT FI memilih opsi untuk tetap pada KK sampai masa berlakunya selesai maka PT FI tidak dapat melakukan ekspor konsentrat yang artinya transportasi bisnis antara PT FI sebagai anak perusahaan kepada Freeport-mcmoran incorporated akan mengalami kemacetan yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan sendiri dan juga Home State. Adapun saran dari penulis adalah Pemerintah perlu memperhatikan mengenai kebijakannya dan juga apabila tidak adanya MNC dalam suatu negara dapat merupakan suatu kerugian yang harus dipertimbangkan serta diperlukannya peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kontrak Karya, Multinational Corporation, Host State, Hone State. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 06 Sep 2017 08:57 |
| Last Modified: | 06 Sep 2017 08:57 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23072 |
Actions (login required)
 |
View Item |
