"""Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Smelter Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Menerba Dalam Kerangka Mewujudkan Industri Pertambangan Berdasarkan Konsep Green Constitution” "

Manurung, March Gresberg Rowalter (1387074) (2017) """Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Smelter Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Menerba Dalam Kerangka Mewujudkan Industri Pertambangan Berdasarkan Konsep Green Constitution” ". Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1387074_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (500Kb) | Preview
Preview	Text 1387074_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (487Kb) | Preview
	Text 1387074_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (279Kb)
	Text 1387074_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (518Kb)
	Text 1387074_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (405Kb)
Preview	Text 1387074_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (123Kb) | Preview
Preview	Text 1387074_Cover.pdf - Accepted Version Download (357Kb) | Preview
Preview	Text 1387074_References.pdf - Accepted Version Download (322Kb) | Preview

Abstract

Pembangunan smelter telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 103 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan didalam negeri. Sangatlah jelas ditegaskan bagi seluruh perusahaan pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian, namun bagaimana mungkin kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya pabrik yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Kekurangan dalam Undang-undang ini terletak pada penekanan mewajibkan namun tidak ada pasal yang menegaskan mengenai sanksi. Selanjutnya pembangunan smelter ini juga wajib memperhatikan lingkungan agar tidak menambah kerugian baik bagi masyarakat dan Negara dan sejalan dengan konsep green constitution. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul saat ini yaitu terkait masalah pembangunan smelter yang tetap berwawasan lingkungan dan aturan hukum yang kurang tegas serta tidak adanya sanksi pada Pasal 103 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pembangunan smelter dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan untuk menganalisis pembangunan industri pertambangan Indonesia berdasarkan konsep green constitution. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual dan dengan pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan tentang pembanguna smelter dengan konsep green constitution. Berdasarkan kajian penulis bahwa aturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba terdapat inkonsistensi pasal pada Pasal 103 ayat (1) dimana sangat jelas ditegaskan bagi seluruh perusahaan pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian, namun bagaimana mungkin kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya pabrik yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Kekurangan dalam undang-undang ini adalah penekanan mewajibkan namun tidak ada pasal yang menegasakan mengenai sanksi pembangunan smelter. Selanjutnya pembangunan smelter ini juga wajib memperhatikan lingkungan agar tidak menambah kerugian baik bagi masyarakt dan negara dan sejalan dengan konsep green constitution. Hasil penelitian bahwa limbah yang dihasilkan oleh perusahaan yang tidak menggunakan smelter hanya berupa limbah murni yang tidak diolah sedangkan perusahaan yang menggunakan pabrik smelter dapat memanfaatkan limbah yang dihasilkan semaksimal mungkin. Konsep green constitution menjawab kebutuhan industri pertambangan dalam bidang lingkungan dimana selama ini limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tambang ditampung ditempat lain ataupun mengalih fungsikan sungai sebagai aliran pembuangan limbah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Green constitution, industry pertambangan, smelter
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Sep 2017 08:51
Last Modified:	06 Sep 2017 08:51
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23071

Actions (login required)

View Item