"Kualifikasi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Oknum Pejabat Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Dalam Hal Terjadinya Penyimpangan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia "

Santoso, Ansella Aulia Sari (1387083) (2017) "Kualifikasi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Oknum Pejabat Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Dalam Hal Terjadinya Penyimpangan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ". Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1387083_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (550Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1387083_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (1492Kb) | Preview
[img] Text
1387083_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1733Kb)
[img] Text
1387083_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1683Kb)
[img] Text
1387083_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2299Kb)
[img]
Preview
Text
1387083_Conclution.pdf - Accepted Version

Download (560Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1387083_Cover.pdf - Accepted Version

Download (101Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1387083_References.pdf - Accepted Version

Download (336Kb) | Preview

Abstract

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang terjadi secara rutin di lingkungan Pemerintah. Indonesia telah memiliki aturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun demikian penyimpangan prosedur masih marak terjadi dan kasus-kasus tersebut terindikasi sebagai kasus korupsi karena telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara, padahal sesungguhnya proses pengadaan barang dan jasa terkait dengan 3 (tiga) bidang hukum yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Selain itu, di dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat suatu lembaga yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam menentukan penyedia barang dan jasa yang ditetapkan sebagai pemenang. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini akan meneliti kualifikasi penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa sebagai tindak pidana dan tanggungjawab Unit Layanan Pengadaan dalam hal terjadi penyimpangan prosedur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai kualifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, apakah merupakan pelanggaran hukum perdata, hukum administrasi atau hukum pidana. Adapun kesimpulan dari skripsi ini bahwa suatu penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dikualifikasikan sebagai kategori pelanggaran hukum perdata yaitu terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, pelanggaran hukum administrasi yaitu jika terdapatnya pelanggaran prosedur, dan pelanggaran hukum pidana yaitu apabila telah memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saran yang dapat diberikan terkait skripsi ini kepada pembentuk Undang-Undang bahwa perlu dibuat aturan tentang kualifikasi tindakan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, kepada penegak hukum agar lebih memperhatikan terpenuhinya unsur delik yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, kepada pihak penyedia barang dan jasa wajib memenuhi peraturan dan syarat sebagai penyedia barang dan jasa, dan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) bahwa perlu pengawasan yang lebih ketat dalam tahap pemilihan penyedia barang dan jasa.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pengadaan Barang dan Jasa, Kualifikasi, Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 06 Sep 2017 07:55
Last Modified: 06 Sep 2017 07:55
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23064

Actions (login required)

View Item View Item