Inayah, Ghainia Nur (1387066) (2017) "Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Perusahaaan Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/Puu-Xi/2015 Berdasrkan Sistem Hukum Indonesia ". Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387066_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (288Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387066_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1438Kb) |
|
|
Text
1387066_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (236Kb) | Preview |
|
|
Text
1387066_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (153Kb) |
|
|
Text
1387066_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (265Kb) |
|
|
Text
1387066_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (175Kb) |
|
|
Text
1387066_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (41Kb) | Preview |
|
|
Text
1387066_Cover.pdf - Accepted Version Download (74Kb) | Preview |
|
|
Text
1387066_References.pdf - Accepted Version Download (76Kb) | Preview |
Abstract
Keluarnya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengaiiran menimbulkan pertanyaan bagi perusahaan swasta, apakah perjanjian kerjasama yang dibuat antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta tetap berlaku atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pasca putusan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 2005 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013. Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta. Data primer yang digunakan dalam penelitian antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sumber Daya Air serta Perjanjian Kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan Swasta. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan perjanjian, sumber daya air, pemerintahan daerah serta kamus-kamus. Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tidak akan membatalkan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, perjanjian tersebut akan terus berlangsung hingga masa berlaku perjanjian berakhir. Perlindungan hukum perlindungan hokum dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan hokum preventif dan perlindungan hokum represif. Perlindungan hokum preventif dalam perjanjian kerjasama ini berupa penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa arbitrase sedangkan perlindungan hokum represiif berupa pemberian ganti rugi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian Kerjasama, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Sumber Daya Air |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 06 Sep 2017 07:12 |
| Last Modified: | 06 Sep 2017 07:12 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23057 |
Actions (login required)
 |
View Item |
