Tinjauan Yuridis Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Aradea, Muhammad Griyandra (0987007) (2017) Tinjauan Yuridis Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 0987007_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (68Kb) | Preview
	Text 0987007_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (839Kb)
Preview	Text 0987007_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (133Kb) | Preview
	Text 0987007_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (346Kb)
	Text 0987007_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (115Kb)
	Text 0987007_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (200Kb)
Preview	Text 0987007_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (189Kb) | Preview
Preview	Text 0987007_Cover.pdf - Accepted Version Download (82Kb) | Preview
Preview	Text 0987007_References.pdf - Accepted Version Download (265Kb) | Preview

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh sektor ekonomi maupun pariwisata. Untuk meningkatkan pemasukan negara di sektor pariwisata maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Disamping tujuan ekonomi yang hendak dicapai oleh kebijakan BVK tersebut, terdapat permasalahan dimana diduga meningkatkan kemungkinan ancaman tehadap negara. Penelitian akan mengkaji berbagai macam dampak positif dan negatif yang diterima khususnya adalah semakin banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia. Metode yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan teknik pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan menggunakan data sekunder agar dapat memaparkan dan mendeskripsikan berdasarkan peraturan yang berhubungan dengan Kebijakan BVK terutama yaitu Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Dengan pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan maka kesempatan bagi orang asing untuk menjadi TKA ilegal semakin terbuka maka dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat maupun sanksi yang lebih berat dari pemerintah untuk menanggulanginya agar tenaga kerja lokal tidak terkesampingkan oleh TKA ilegal. Pada dasarnya pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu caranya yaitu menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Bebas Visa, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Sep 2017 07:06
Last Modified:	06 Sep 2017 07:06
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23054

Actions (login required)

View Item